jatimnow.com - Sebanyak 4 pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember telah dilantik. Kedepan mereka akan memprioritaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Adapun 4 pimpinan DPRD Jember itu, yakni Ahmad Halim dari Partai Gerindra sebagai Ketua, Fuad Akhsan dari PKB, Widarto dari PDIP dan Dedy Setiawan dari Partai Nasdem sebagai wakil ketua.
Hadir juga dalam pelantikan 4 pimpinan DPRD Jember, Pjs Bupati Jember Imam Hidayat serta jajaran Forkopimda.
Baca juga: Fraksi Nasdem DPRD Usulkan Pansus Pilkada Jember
Usai dilantik, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyampaikan, setelah pengucapan sumpah dan janji sebagai pimpinan DPRD definitif pihaknya akan menggelar paripurna kedua.
"Nanti akan kita lakukan rapat paripurna kedua, secara marathon, pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Salah satunya adalah badan anggaran, komisi, badan musyawarah maupun bapeda atau badan kehormatan," kata Ahmad Halim, Rabu (10/10/2024).
Pasca-pelantikan pimpinan DPRD Jember, Halim menyatakan, juga akan bertemu dengan Tim Anggaran Pemerintaj Daerah (TAPD) untuk membahas P-APBD 2025.
Baca juga: Aktivitas Perumahan di Jember Dibekukan: Rumah Warga Retak hingga Perizinan Janggal
Karena tenggang waktu pembahasan P-APBD 20225 satu bulan, berakhirnya tahun anggaran. Artinya bulan November 2024 deadline terakhir untuk pembahasan penetapan P-APBD 2025.
"Karena melewati, kami telah berkirim surat kepada pemerintah atasan, Gubernur, maupun Mendagri, sebagai tembusan bahwa 30 September belum ada pimpinan definitif atau AKD," ungkapnya.
"Karena, syarat pembahasan anggaran dilakukan oleh TAPD dan Badan Anggaran. Sementara, badan anggaran belum terbentuk dan rencana hari ini akan dibentuk," imbuhnya.
Dari itu, secara otomatis pihaknya mengembalikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, untuk berkonsultasi kepada Sekretaris Daerah (Sekda).
Baca juga: DPRD Jember Tetapkan 7 Fraksi, Pimpinan Definitif Belum Terbentuk
"Fokus APBD 2025 karena itu hak wajib, dan hal mendasar yang harus dipenuhi, dan amanat Mendagri maupun Gubernur. Supaya Bupati yang terpilih, sudah punya APBD. Jangan sampai Bupati terpilih nanti tidak punya APBD," ungkapnya.