jatimnow.com - DPRD Jatim memberi perhatian pada pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama harus mempertimbangkan transparansi dan kompetensi.
Anggota DPRD Jatim, Freddy Poernomo mendesak agar proses seleksi tidak hanya formalitas, melainkan benar-benar memperhatikan kapabilitas calon pejabat. Terpenting adalah harus sesuai kompetensinya.
"Khususnya untuk jabatan strategis seperti di biro hukum, harus diisi orang yang punya keahlian di bidang tersebut. Idealnya, minimal bergelar doktor. Jangan sampai ada pejabat yang ditempatkan di posisi yang tidak sesuai dengan latar belakangnya,” kata Freddy, Rabu (16/10/2024).
Baca juga: Ketua Komisi E DPRD Jatim Reses di Pelosok Malang, Warga Sambat Butuh Sumur Bor
Pria yang juga pakar hukum pemerintahan ini menyoroti fenomena mutasi jabatan yang kerap tidak linier. Contohnya seorang kepala dinas perikanan yang dipindahkan ke dinas pariwisata.
Baca juga: Program Makan Bergizi Diharapkan Bisa Serap Sayuran Lokal Mojokerto
"Ini jelas tidak sinkron. Jabatan-jabatan tersebut memerlukan kompetensi spesifik. Jika tidak sesuai, kinerja OPD akan terganggu," tegas politisi Fraksi Golkar ini.
Freddy juga mengusulkan agar panitia seleksi (Pansel) tidak bersifat permanen dengan personel yang itu-itu saja.
Baca juga: DPRD Jatim Resmi Sahkan APBD Jatim 2025, Belanja Daerah Rp29,6 Triliun
"Harus ada perubahan personel di Pansel agar seleksi berjalan lebih segar dan objektif. Kita tidak ingin Pansel yang didominasi orang-orang lama, yang akhirnya tidak netral," jelasnya.