jatimnow.com - Penjabat (Pj) Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, memberikan apresiasi atas kinerja Kanwil Kemenkumham Jatim yang sangat responsif terhadap pelindungan Kekayaan Intelektual. Langkah cepat yang dilakukan instansi yang dipimpin Heni Yuwono itu dianggap akan mampu mendukung target Pemkot Batu dalam menghasilkan produk berkelas internasional.
Penghargaan itu diserahkan saat kegiatan Scale Up Business Industri Kecil Menengah Vol.1, Senin (11/11/2024). Kegiatan yang diadakan oleh Pemerintah Kota Batu itu mengambil tema "Branding Sertifikasi Halal dan HAKI menuju produk IKM Kota Batu Berkelas Internasional."
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Forkopimda Kota Batu dengan psserta 100 UMKM. Dalam kesempatan ini Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono mendapatkan penghargaan atas Peran Serta Pendampingan, Peningkatan Daya Saing, Penguatan Brand UMKM dan IKM Kota Wisata Batu yang diserahkan langsung Pj Wali Kota Batu.
Baca juga: Rutan Perempuan Mulai Sosialisasikan Tahapan Pilkada Pada Warga Binaan
Aries mengapresiasi proses pendaftaran kekayaan intelektual yang cepat dan mudah.
"Kinerja dan respon yang luar biasa dari bapak Heni Yuwono beserta jajaran, yang disampaikan orang bahwa pendaftaran Kekayaan Intelektual itu lama, sama sekali tidak benar, baru saja pemerintah Kota Batu mencatatkan Hak Kekayaan Intelektual Baju Adat Batu dan langsung tercatat," ujar Aries dalam sambutannya.
Baca juga: Tanamkan Nilai Kepahlawanan, Insan Pengayoman BHP Surabaya Upacara Bendera
Ke depan, Aries berharap respon cepat ini juga diberikan saat memberikan pelayanan untuk UMKM Kota Batu. Sehingga ke depannya UMKM dapat ikut serta bersaing di kancah internasional.
"Kepemilikan sertifikat kekayaan intelektual akan membantu UMKM untuk scale up, mengembangkan diri agar dapat bersaing di level global," terang Aries.
Baca juga: Rapat Pemadanan Data PPNS, Langkah Kemenkumham Sinkronisasi Data di Jatim
Sementara itu, Heni mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan pelayanan kekayaan intelektual di Jatim. Menurutnya, perlu dukungan stakeholder, termasuk pemerintah daerah agar pelayanan lebih optimal.
"Tentunya ini berkat kerja keras pemda juga, sehingga bisa menjadi fasilitator terhadap pelayanan kekayaan intelektual di wilayah," terangnya.