jatimnow.com - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jember memberhentikan 7 pegawai non ASN atau honorer setelah mereka gagal dalam tes CPNS.
Plt Kepala Bapenda Jember, Harry Agustriono mengatakan, secara aturan di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang bisa dianggarkan adalah mereka yang ikut seleksi PPPK. Karena mereka memilih tes CPNS dan gagal, otomatis mereka tidak bisa diperpanjang.
“Yang daftar 8 orang dan yang diterima satu orang. Yang 7 orang tidak diterima CPNS," kata Plt Kepala Bapenda Jember, Harry Agustriono saat dikonfirmasi, Selasa (20/1/2025).
Baca juga: Pemkab Lamongan Buka 3.656 Formasi CASN 2024, Prioritaskan Bidang Teknis
Setiap honorer tidak bisa memilih dua tes secara langsung, CPNS dan PPPK. Menurut Harry, dari 7 orang pegawai yang non-ASN itu rata-rata menjadi pegawai di Bapenda di atas dua tahunan. Mereka bertugas di sekretariat tiga orang dan bidang-bidang lain empat orang.
"Kemarin saya tanya itu ada yang di atas 2 tahun rata-rata, ada yang mulai 2019, ada yang lebih 4 tahun. Berarti masih muda-muda semua dan mereka-meraka ikut CPNS," ungkapnya.
Baca juga: Petugas Perketat Penggeledahan Peserta SKD CPNS Kemenkumham di Jatim, Antisipasi Bawa Jimat
"Jadi mereka sudah memilih untuk mengikuti tes CPNS, jadi tidak bisa keduanya. Jadi ada yang milih CPNS dan ada yang milih PPPK," imbuhnya.
Sementara, Harry menyebut, pada tahap pertama yang lolos PPPK jumlahnya 2 orang dan yang lolos CPNS 1 orang. Artinya tinggal yang tahap berikutnya, karena seleksi PPPK bertahap.
Baca juga: CPNS Kemenkumham Harus Berintegritas
Mantan Kepala Dinas Pariwisata menyebut, dari 7 orang pegawai non-ASN juga tidak terdaftar di database Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Harry pun memberikan motivasi kepada beberapa pegawai non-ASN yang akan mengikuti tes seleksi PPPK tahap dua untuk serius.
"Kemarin kita motivasi mereka, agar benar-benar serius, supaya nilainya besar dan kalau diterima kan mengurangi beban," ucapnya.