jatimnow.com - Pemkab Tulungagung mewacanakan penerapan parkir berlangganan lagi. Sistem parkir berlangganan sendiri secara resmi telah dihapuskan sejak 2024 lalu. Akibatnya Pemkab kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga miliaran rupiah.
Wacana penggunaan parkir berlangganan ini diungkapkan oleh Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo usai memimpin apel di halaman kantor Pemkab Tulungagung.
Gatut mengungkapkan selama ini PAD di Tulungagung masih minim. Hal ini menjadi salah satu perhatian dalam program 100 hari pertama. Dalam program tersebut pihaknya akan fokus pada perbaikan infrastruktur yang bisa menopang peningkatan PAD terutama dari sektor pariwisata.
Baca juga: Efesiensi Anggaran, Nasib 5 Ribu Honorer di Tulungagung jadi Pertanyaan
"Soal PAD yang minus, ini tugas kita semua termasuk media, bagaimana bisa dilaksanakan bersama-sama, setelah Pilkada selesai kita siap memajukan Tulungagung, sektor yang mau digenjot, terutama jalan infrastruktur dan peningkatan PAD bidang yang mau dimaksimalkan terutama pariwisata dan lainnya, " ujarnya, Senin (3/3/2025).
Gatut Sunu menyebut, hal lain yang mungkin berpotensi menambah PAD adalah sektor parkir berlangganan. Skema parkir berlangganan telah dihapus Pemkab Tulungagung sejak tahun 2024 lalu.
Di tahun 2023 PAD dari sektor ini bisa mencapai Rp9 milliar per tahun. Besarnya PAD dari sektor ini membuat Pemkab mewacanakan kembali skema parkir berlangganan.
Baca juga: Pemkab Tulungagung Lakukan Efesiensi Anggaran hingga Rp52,3 M
Gatut memprediksikan, dengan penerapan kebijakan serupa, PAD dari sektor ini di tahun mendatang bisa mencapai Rp10 miliar - Rp12 milliar.
"Asal tidak menabrak aturan yang ada lho ya, apalagi pertumbuhan kendaraan setiap tahun kan terus bertambah," tuturnya.
Dalam apel ini Gatut juga menyampaikan beberapa hal yang diperolehnya selama mengikuti kegiatan retret di Magelang.
Baca juga: IPLT Tulungagung Kembali Beroperasi, Warga Mengaku Masih Trauma
Menurutnya penting memiliki kesamaan visi dengan pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah bisa tegak lurus dengan pemerintah pusat.
"Setelah retreat sudah dijelaskan, bahkan kami mendapatkan langsung kontak ke KPK, BPK sampai Kapolri, pesannya agar melaporkan jika ada anak buahnya yang tidak tegak lurus segera dilaporkan, dan sudah saya sampaikan kepada OPD agar ditindak lanjuti, karena kita harus tegak lurus dengan pemerintah pusat, kami harus tegak lurus dengan pusat," pungkasnya.