jatimnow.com - Krisis hunian terjangkau di Surabaya terus menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Hingga Maret 2025, antrean warga yang berharap mendapatkan unit rumah susun sederhana sewa (rusunawa) sudah mencapai 14.000 pendaftar, sementara ketersediaan unit hanya 5.233 dari 23 lokasi rusun.
Melihat situasi tersebut, Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) untuk mengadopsi konsep hunian vertikal terpadu yang menggabungkan fungsi pasar dan rusunawa di satu kawasan. Konsep ini dinilai lebih efektif dalam menjawab kebutuhan hunian dan mendukung penguatan ekonomi lokal.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan hunian vertikal di Surabaya sudah sangat mendesak dan tidak bisa ditangani dengan pendekatan biasa,” ujar Yona, Jumat (11/7/2025).
Baca juga: DPRD Dukung Sinkronisasi RPJMD Surabaya dengan Provinsi dan Pusat
Yona, menyebut salah satu inspirasi datang dari Pasar Rumput di Jakarta. Di sana konsep hunian ini memadukan tiga lantai pasar di bagian bawah dan hunian di lantai atas hingga lantai 25.
“Konsep seperti di Pasar Rumput itu menarik, bisa diadopsi di Surabaya untuk mengoptimalkan ruang kota,” tuturnya.
Ia menyarankan agar Pemkot segera memulai revitalisasi pasar-pasar strategis seperti Pasar Keputran, Pasar Tambakrejo, dan Pasar Wonokromo. Menurutnya, model serupa secara parsial sudah dilakukan di Tambakrejo yang kini menaungi Kaza Mall dan hotel di atasnya.
“Kalau kita bisa kembangkan model seperti ini, pasar akan lebih hidup karena penghuni rusun langsung menjadi pelanggan tetap. Fungsi ekonomi dan sosial bisa jalan bersamaan,” tegas politisi Partai Gerindra ini.
Menurut dia, pembangunan hunian di atas pasar bukan hanya menjawab kebutuhan ruang yang makin terbatas di pusat kota, tapi sekaligus mendukung efisiensi mobilitas warga.
Baca juga: DPRD Setujui RPJMD Surabaya 2025-2029, Target jadi Kota Dunia
“Pemanfaatan vertikal ini adalah solusi realistis. Revitalisasi Pasar Keputran dengan rusun di atasnya bisa segera dipertimbangkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan kota harus dilakukan dengan kolaborasi lintas sektor. “Wali Kota sendiri sudah menyampaikan, Surabaya tidak bisa dibangun sendirian. Maka Pansus Hunian Layak juga sudah mengundang pihak swasta seperti REI, Apersi, dan YKP untuk bersama-sama menyikapi itikad baik Pemkot,” ungkapnya.
Tak hanya soal perencanaan fisik, Yona juga menilai pentingnya keterbukaan Pemkot dalam melibatkan pengembang lokal agar lebih banyak pihak swasta yang mau terlibat aktif.
“Yang terpenting adalah keterbukaan Pemkot dengan memberikan ruang kepada pengembang-pengembang kita agar bisa ikut berkontribusi,” katanya.
Baca juga: DPRD Surabaya Dukung Perda Pajak Parkir
Ia juga mengingatkan pentingnya peran media dalam mendukung suksesnya program-program perumahan dan pemanfaatan aset daerah.
“Kadang programnya sudah bagus tapi kurang gaungnya. Kita harus ajak media untuk lebih sering mempublikasikan program-program ini agar masyarakat tahu,” pungkasnya.
Dengan konsep hunian terpadu di atas pasar ini, DPRD berharap Surabaya bisa mewujudkan solusi jangka panjang yang tak hanya menyediakan rumah layak, tetapi sekaligus menggerakkan perekonomian dan memperkuat ketahanan sosial di level komunitas.