jatimnow.com,- Pemerintah Kabupaten Gresik meraih tiga penghargaan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Penghargaan itu diberikan dalam ajang Rapat Koordinasi Evaluasi CASN Formasi 2024 dan Manajemen Talenta.
Penghargaan ini menjadi bukti nyata sinergi kuat pimpinan daerah dan BKPSDM bahwa kerja kolaboratif mampu membawa Gresik di tingkat nasional.
Ketiga penghargaan yang diraih Pemkab Gresik yaitu Penghargaan Layanan Nomor Induk Pegawai (NIP) Kategori terbaik, Penuntasan Disparitas data semester I tahun 2025 kategori terbaik dan Manajemen Kenaikan Pangkat Periode Februari hingga Juni tahun 2025 kategori terbaik III.
Baca juga: Pemkab Gresik Luncurkan Kanal Pengaduan Bernama Lapor GUS
Penghargaan tersebut diserahkan Kepala BKN RI Prof. Zudan Arif Fakrulloh didampingi Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya A. Darmuji kepada Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani.
Fandi menyambut baik upaya sinergis antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan ekosistem ASN.
Baca juga: Menteri PPMI Luncurkan Desa Migran Emas di Kabupaten Gresik
"Pemkab Gresik menyadari betul akan pentingnya manajemen talenta sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Kita tidak hanya memerlukan ASN dalam jumlah yang cukup, tetapi juga yang memiliki kompetensi unggul, integritas tinggi, dan potensi kepemimpinan yang kuat," ujarnya, Sabtu (26/7/2025).
Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, menilai kehadiran para kepala daerah dalam rapat kerja ini merupakan wujud komitmen kuat dalam memperbaiki kinerja birokrasi.
"Ini tidak mudah, tapi kehadiran mereka menunjukkan semangat untuk menabuh genderang birokrasi yang lebih efektif dan berdampak baik. Konsolidasi seperti ini akan terus kami lakukan," ungkapnya.
Baca juga: Dukung Layanan Darurat, 35 GPS Tracker Dihibahkan untuk Ambulans Gresik
Sementara itu, BKN RI menggandeng Pemprov Jatim untuk mempercepat penerapan manajemen talenta di 38 wilayah kabupaten/kota. Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan memastikan efektivitas pelaksanaan program-program nasional hingga daerah.
"Tujuannya adalah untuk konsolidasi agar tata kelola pemerintahan kita semakin efektif. Sesuai arahan Presiden Prabowo, BKN diminta mendorong efektivitas pemerintahan agar program nasional, provinsi, dan kabupaten/kota bisa berjalan bersama," ujar Kepala BKN RI, Zudan Arif Fakrulloh.