jatimnow.com - Aksi pengibaran bendera bajak laut One Piece berdampingan dengan bendera merah putih sebagai bentuk protes tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Menanggapi fenomena ini, pakar komunikasi politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR), Suko Widodo, angkat bicara.
Menurut Suko Widodo, aksi ini merupakan bentuk kreativitas masyarakat dalam menyampaikan protes kepada pemerintah. Ia menegaskan pentingnya dialog dan mendengarkan aspirasi rakyat sebelum mengambil tindakan.
"Banyak aksi serupa yang dilakukan oleh komponen masyarakat yang biasa disebut dengan 'silent majority' yang menyatakan mereka kecewa dengan keadaan negeri ini. Kekecewaan tersebut harus dapat dibaca negara dengan menggunakan data ilmiah dan statistik yang ada bukan menunjukkan pertengkaran pada panggung politik," ungkap Suko.
Baca juga: Liburan Merdeka ala One Piece, Jelajahi Keindahan Trawas!
Suko Widodo menegaskan bahwa pemerintah tidak perlu reaktif apalagi represif dalam menyikapi aksi pengibaran bendera One Piece. Ia menilai aksi ini sebagai bentuk "ngambek" anak kepada orang tua yang seharusnya disikapi dengan dialog dan mencari solusi bersama.
Baca juga: Mahfud MD Tanggapi Fenomena Bendera One Piece, Ini Katanya
"Menyikapi fenomena pengibaran bendera One Piece, pemerintah tak perlu reaktif. Apalagi sampai pada tindakan represif dengan menindak masyarakat. Anggap sebagai bentuk 'ngambek' nya anak ke orang tua. Sebaiknya tentu bukan ditekan, namun didengarkan dan diajak bicara untuk mencari jalan tengah yang sesuai," jelasnya.
Suko Widodo menambahkan bahwa rakyat memerlukan ruang dialog yang dapat memberikan akses komunikasi kepada pemerintah. Ia menekankan pentingnya melibatkan rakyat secara langsung dalam perumusan kebijakan agar kebijakan yang dihasilkan pro rakyat.
Baca juga: Warga Prambontergayang Tuban Kibarkan Merah Putih, Bantah Tren Bendera One Piece
"Perlu melibatkan rakyat secara langsung dalam perumusan kebijakan. Saat pemilihan, para pejabat selalu memohon untuk mendapatkan suara rakyat, sehingga setelah terpilih tentunya rakyat harus ikut dilibatkan dalam pengambilan kebijakan yang pro rakyat. Jangan hanya menjadikan rakyat sebagai objek kebijakan dan sumber suara saja," pungkasnya.