jatimnow.com - Fraksi Gerindra DPRD Surabaya mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kota (Pemkot Surabaya) dalam merealisasikan program Pokok Pikiran (Pokir) hasil reses anggota dewan.
Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi Gerindra saat menyampaikan pemandangan umum fraksi dalam rapat paripurna raperda APBD 2026 di gedung DPRD Surabaya, Senin (13/10/2025).
"Kami minta pokir-pokir yang diserap oleh anggota DPRD saat reses ini harus segera direalisasikan,” ucap Yona Bagus Widyatmoko, dalam sidang paripurna.
Baca juga: 560 Atlet Ju Jitsu Berlomba Piala KONI Surabaya 2025, Target Porprov
Fraksi Gerindra menilai, sejumlah aspirasi masyarakat yang telah dihimpun melalui kegiatan reses belum tampak tindak lanjutnya di lapangan.
Padahal, pokir tersebut menjadi salah satu instrumen penting bagi Pemkot untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan warga.
Baca juga: Membaca Usia Wisata Surabaya di Ujung 2025
“Pokir bukan sekadar daftar keinginan anggota dewan, tapi hasil langsung dari dialog dengan masyarakat. Kalau tidak direalisasikan, artinya suara warga diabaikan,” tegas Ketua Komisi A tersebut.
Rapat paripurna tersebut juga dihadiri Wali Kota Surabaya beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Baca juga: Viral Video Satpol PP Surabaya Terima Pungli, DPRD: Ini Ironis
Fraksi Gerindra menekankan pentingnya koordinasi yang lebih konkret antara legislatif dan eksekutif agar proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berjalan sinkron.
"Fraksi Gerindra berharap Pemkot Surabaya dapat menindaklanjuti masukan tersebut," pungkasnya.