jatimnow.com – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menegaskan pentingnya sinergi lintas instansi dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, salah satu tantangan terbesar di lapangan bukan pada teknis pelaksanaan, melainkan masih adanya ego sektoral antarorganisasi perangkat daerah (OPD) yang berpotensi menghambat optimalisasi program tersebut.
"Problem utama di kebijakan pemerintah itu kan terletak pada ego sektoral. Kami berharap ego sektoral urusan MBG ini dihilangkan. Kuncinya, BGN harus menjadi supervisor terhadap daerah-daerah untuk melaksanakan dan mensukseskan program ini,” ujar Mas Thoni, sapaan akrabnya, Senin (6/10/2025).
Baca juga: Masukan DPRD Pada Program MBG di Surabaya
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
Di Surabaya, Mas Thoni menilai pelaksanaannya dapat menjadi momentum penting dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045.
“Kan sebenarnya tujuan besar makan bergizi gratis itu upaya Presiden Prabowo untuk membangun SDM unggul dalam rangka menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Indonesia Emas itu kan bisa dicapai kalau SDM-nya sudah unggul, baik dari sisi metode perbaikan kualitas pendidikannya tetapi juga kualitas gizi yang diterima oleh anak-anak kita,” tegasnya.
Mas Thoni juga menyoroti pentingnya keterlibatan aktif berbagai instansi teknis di lingkup Pemkot Surabaya agar program ini berjalan efektif dan terukur.
Ia mencontohkan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pendidikan memiliki peran strategis dalam menjaga mutu dan keberlanjutan pelaksanaan MBG di tingkat sekolah.
Baca juga: Puluhan Siswa SMPN di Tulungagung Keracunan Usai Santap MBG
“Contoh untuk Dinas Kesehatan diberikan tanggung jawab untuk mengecek higienitas makanan yang akan dimakan oleh peserta didik, apakah kecukupan gizinya terpenuhi, dan bagaimana metode penyajiannya. Teman-teman Dinas Lingkungan Hidup juga dilibatkan untuk mengecek manajemen pengelolaan limbah dari dapur-dapur SPPG di Kota Surabaya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dinas Pendidikan juga dinilai perlu memainkan peran kunci melalui edukasi kepada guru dan siswa. Guru, kata Thoni, harus mampu memberikan pendekatan persuasif agar anak-anak terbiasa mengonsumsi makanan sehat dengan porsi gizi seimbang.
“Dinas Pendidikan juga harus dilibatkan secara aktif sehingga bisa memberikan bimbingan teknis, sarasehan, seminar kepada guru-guru agar juga memberikan edukasi kepada peserta didik bagaimana menyantap makanan tiap hari itu. Karena problem bagi anak SD kan kalau sayurnya lebih banyak tidak semua suka. Nah, itu peran guru sangat dominan,” ujarnya.
Mas Thoni menegaskan, DPRD Surabaya siap mendukung penuh pelaksanaan MBG agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Ia menilai, selain memperkuat SDM muda, program ini juga berpotensi memberikan multiplier effect ekonomi bagi warga Surabaya.
Baca juga: GMNI Desak Polisi Tindak Vendor Makan Bergizi Gratis yang Lalai
“Kalau program ini bisa berjalan dengan baik, maka manfaat yang dirasakan oleh Surabaya ada dua. Pertama, SDM unggul di masa depan. Kedua, pasti akan terjadi pertumbuhan ekonomi karena dapur-dapur yang ada di Kota Surabaya pasti belanja bahan bakunya di Surabaya. Akan ada tenaga kerja yang terserap, akan ada efek ekonomi berantai,” ujar politisi Golkar itu.
Sebagai wakil rakyat, Mas Thoni berharap Pemkot Surabaya dapat menjadi model keberhasilan implementasi MBG di daerah perkotaan. Ia menekankan bahwa kolaborasi, bukan ego sektoral, adalah kunci agar kebijakan nasional ini benar-benar menjadi gerakan bersama.
“Mengingat Presiden Prabowo menetapkan MBG ini sebagai program prioritas presiden yang harus berhasil, maka seluruh komponen pemerintahan, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kota, harus mendukung ini,” pungkasnya.