jatimnow.com – Dewan Pendidikan Lamongan (DPL) menerima sejumlah laporan terkait menu Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan yang dinilai jauh dari standar pemenuhan gizi. Kondisi ini memicu keprihatinan serius, mengingat program MBG seharusnya menjamin asupan nutrisi bagi anak-anak.
Anggota DPL, M. Nur Ali Zulfikar, menilai distribusi MBG selama Ramadan perlu segera dievaluasi secara menyeluruh. Ia bahkan mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara program tersebut.
Menurut Ali, momentum puasa justru dimanfaatkan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lamongan untuk menyajikan menu kering yang isinya jauh dari ekspektasi. Keluhan para wali murid dan pihak sekolah pun terus bermunculan.
Baca juga: Warga Demo SPPG Bandar Lor Kediri, Diduga Lakukan Penipuan-Sajikan Menu Tak Layak
“Kami menerima banyak laporan terkait makanan yang dibagikan kepada siswa selama Ramadan terkesan seadanya. Bahkan, ada yang menyerupai menu takjil dengan nilai sekitar Rp5.000, jauh di bawah standar anggaran,” ujar Ali Zulfikar, Selasa (24/2/2026).
Ia menambahkan, menu MBG tersebut tidak sebanding dengan alokasi anggaran, yakni Rp8.000 untuk siswa TK hingga kelas 3 SD, serta Rp10.000 untuk siswa kelas 4 SD hingga SMA.
Baca juga: Kementan Bangun Proyek Hilirisasi Ayam Terintegrasi di Lereng Gunung Kawi Malang
Lebih lanjut, Ali memaparkan sejumlah keluhan lain, mulai dari kondisi makanan yang kurang segar, buah yang busuk, menu yang tidak sesuai kebutuhan gizi anak, hingga proses distribusi yang dinilai kurang maksimal dan sering terlambat.
“Oleh karena itu, kami meminta agar dilakukan evaluasi terhadap seluruh SPPG yang melaksanakan program MBG di sekolah-sekolah,” tegasnya.
Baca juga: Siswa dan Guru SMPN 1 Umbulsari Jember Mual dan Diare Usai Santap Ayam Bakar MBG
Ali juga mengimbau adanya perbaikan dalam aspek pengelolaan, pengawasan, serta standar kualitas makanan yang disajikan. Menurutnya, penghentian sementara selama Ramadan perlu dilakukan agar penyelenggara memiliki waktu untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.
“Evaluasi ini harus mencakup proses pengadaan bahan makanan, pengolahan, hingga sistem distribusi ke sekolah-sekolah,” tandasnya.