jatimnow.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik meminta pemerintah daerah tidak lagi membiarkan sisa anggaran menumpuk akibat perencanaan program kerja yang asal-asalan.
Legislatif mendesak alokasi APBD difokuskan langsung pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari perbaikan jalan poros antardesa, fasilitas kesehatan, hingga sarana pendidikan.
Ketua DPRD Kabupaten Gresik M. Syahrul Munir mengungkapkan, tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) saban tahun menjadi alarm buruknya sinkronisasi belanja di level dinas.
Baca juga: Tekan Bullying, DPRD Gresik Minta Forum Sekolah Aman Masuk Kecamatan
"Pola realisasi di masing-masing komisi harus diawasi ketat. Perencanaan sejak APBD murni mesti matang agar tidak menumpuk saat pembahasan perubahan dan memicu SiLPA besar," ujar Syahrul saat memimpin forum KUPA-PPAS.
Politisi PKB ini meminta tiap komisi menguji ulang usulan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Usulan dinas yang minim urgensi diminta langsung dicoret dan dialihkan untuk membiayai fasilitas publik yang mendesak.
"Uji betul urgensinya, apakah program itu memang mendesak dan dibutuhkan rakyat. Jangan hanya terpaku pada besaran angka, tapi hitung realistis kemampuan eksekusi di lapangan," lanjut Syahrul.
Baca juga: DPRD Gresik Imbau OPD Segera Realisasikan Program Secara Terukur dan Tepat Waktu
Kebutuhan fisik warga di pelosok Gresik dinilai masih banyak yang tertunda.
Dewan mencatat perbaikan jalan rusak, penambahan penerangan jalan umum (PJU), pengadaan armada pemadam kebakaran, hingga penanganan sampah masih menuntut kucuran dana cepat.
Sikap tegas juga disuarakan kalangan legislatif di komisi teknis. Wakil Ketua Komisi I DPRD Gresik Elvita Yuliati mengingatkan para kepala dinas agar tidak sekadar mengejar target serapan di atas kertas.
Baca juga: DPRD Gresik Sampaikan Rekomendasi dan Strategi untuk Pemkab Optimalkan PAD
"APBD harus bekerja nyata di lapangan, bukan sekadar selesai secara administratif. Setiap rupiah anggaran daerah wajib memberi dampak langsung ke warga," kata Elvita.
Sementara itu, Anggota Fraksi Golkar Asroin Widiana mengingatkan keseimbangan antara belanja dan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penyesuaian pos belanja wajib mengamankan keberlanjutan layanan publik utama.
Dewan juga meminta Pemkab menutup celah kebocoran pajak dan retribusi daerah agar target penerimaan tercapai tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.