DPRD Gresik

Penerapan teknologi tersebut diharapkan tidak hanya berorientasi pada kecepatan proses pemilihan, tetapi juga harus menjamin keamanan, transparansi, dan kenyamanan masyarakat sebagai pemilih.

Melalui dialog publik ini, PWI bersama DPRD menegaskan komitmen untuk terus mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Aplikasi dibuat sebagai salah satu cara untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan berbagai macam keluhan kepada anggota DPRD Gresik.

Pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat yang diperkirakan mencapai Rp536 miliar tersebut dinilai bakal berdampak signifikan terhadap sejumlah program.

Komisi II DPRD Gresik berharap Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) bisa berjalan optimal.

Lima ranperda yang disahkan telah melalui proses penyempurnaan bersama pemerintah daerah sesuai hasil fasilitasi Biro Hukum Pemprov Jatim.

Lemahnya pengawasan RTRW telah menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari kerusakan lingkungan, konflik sosial, polusi, pencemaran, hingga masalah lalu lintas akibat aktivitas angkutan tambang.

Implementasi Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan ini dinilai tidak hanya tepat sasaran, tapi juga ditindaklanjuti dengan program-program nyata yang berdampak langsung kepada masyarakat.