jatimnow.com - Ratusan mahasiswa menggelar aksi demontrasi di depan Kantor DPRD Jember. Terdapat 18 tuntutan yang mereka suarakan termasuk minta dihentikannya program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mahasiswa juga menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat. Mulai dari persoalan pendidikan, eksploitasi lingkungan, ketidakadilan ekonomi, penegakan HAM, hingga dugaan semakin meluasnya dominasi militer di ranah sipil.
Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa Indonesia Sadar, Muhammad Dhiya'ul Haq, mengatakan 18 tuntutan tersebut merupakan hasil penghimpunan keresahan mahasiswa yang kemudian dikolaborasikan dengan berbagai elemen masyarakat.
Baca juga: DPRD Jember Bentuk Pansus Soal Hibah Aset Tanah ke Kejari Jember
Tuntutan itu dibagi dalam enam sektor, yakni pendidikan, lingkungan, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), politik kebijakan, ekonomi, serta kesehatan.
"Sebanyak 18 tuntutan ini lahir dari keresahan-keresahan yang sudah dihimpun teman-teman mahasiswa, kemudian berkolaborasi dengan elemen masyarakat. Kami menghimpun berbagai persoalan itu dan melahirkan 18 tuntutan dari enam bidang," ujarnya, Sabtu (31/10/2026).
Dia menilai terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah. Salah satunya menyangkut ketidakadilan dan kondisi masyarakat yang dinilai belum mendapatkan keberpihakan kebijakan.
"Kami melihat kondisi Indonesia dan dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran. Ada banyak hal yang harus disuarakan, mulai dari ketidakadilan, ketertindasan masyarakat, persoalan lingkungan, keracunan, supremasi sipil, sampai militerisme yang sudah masuk ke ranah-ranah sipil," tuturnya.
Baca juga: Sidak ke Sekolah Rakyat, DPRD Jember Tak Ingin Kasus Kekerasan Siswa Terulang
Dalam sektor pendidikan, mahasiswa mendesak pemerintah menghentikan penggunaan anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mereka juga menuntut pemerintah mewujudkan pendidikan gratis, meningkatkan kesejahteraan guru honorer, serta melakukan pemerataan fasilitas pendidikan.
Sementara di sektor lingkungan, mahasiswa menyoroti eksploitasi alam, penanganan bencana, reforma agraria, serta perlunya penguatan anggaran mitigasi dan pascabencana. Di bidang demokrasi dan HAM, mereka menuntut penegakan hak asasi manusia serta menolak dominasi militer di ruang sipil. Adapun sektor lainnya mencakup pemberantasan korupsi, kebijakan ekonomi yang berkeadilan, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.
Wakil Ketua DPRD Jember Widarto saat menemui massa menyatakan dukungannya terhadap sejumlah persoalan yang disuarakan mahasiswa, termasuk masalah Tapera, MBG, dan dominasi militer di ruang sipil.
Baca juga: Hindari Konflik Pilkades, Komisi A DPRD Jember Dorong Calon Kades Lebih dari Dua
"Secara prinsip kami mendukung 100 persen isu-isu yang disuarakan kawan-kawan mahasiswa dan banyak elemen masyarakat hari ini di Kabupaten Jember dan secara keseluruhan di Indonesia," ucapnya.
Meski demikian, dia menjelaskan DPRD kabupaten tidak memiliki kewenangan langsung untuk menghentikan program pemerintah pusat. Menurut dia, DPRD hanya dapat meneruskan aspirasi tersebut melalui mekanisme yang tersedia. Widarto juga menyatakan kesediaannya menandatangani dokumen 18 tuntutan mahasiswa untuk selanjutnya diteruskan kepada pemerintah pusat.
"Yang bisa kita lakukan bersama-sama adalah menyuarakan aspirasi ini, menandatangani, kemudian mengirimkannya. Tidak ada DPRD kabupaten yang bisa menghentikan Tapera, tidak ada pemerintah kabupaten yang bisa menghentikan MBG. Itu program pemerintah pusat," pungkasnya.