Pemerintahan

Keputusan tersebut diambil setelah dilakukan evaluasi terhadap penerapan kebijakan WFH yang telah berjalan sejak awal April lalu.

"Pemkot memang sudah bergerak cepat dalam digitalisasi layanan, tetapi yang harus dipastikan adalah apakah layanan itu benar-benar dirasakan masyarakat sampai tingkat bawah," ucap Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus.

Tak hanya soal aksesibilitas, Alfian juga menyoroti kewajiban pemenuhan kuota tenaga kerja bagi penyandang disabilitas.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil sinergi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), DPRD, serta peran aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Setiap bulan PPPK Paruh Waktu di Tulungagung hanya mendapat gaji antara Rp300 ribu hingga Rp1,5 juta.

Nelayan Puger Jember mengadu ke DPRD akibat sulit beli solar subsidi. Syarat barcode hingga dokumen SIPI yang rumit membuat nelayan kecil tak bisa melaut.

Dengan pelantikan ini, Tiok Suwigyo yang selama enam bulan terakhir menjadi Penjabat (Pj) Sekda akan kembali fokus mengemban tugas lamanya sebagai Kepala Baperinda.

Selain persoalan limbah, distribusi penerima manfaat program makan bergizi gratis di beberapa SPPG juga dinilai belum merata dan belum berjalan maksimal.