Gus Lilur Desak Prabowo Copot Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama

jatimnow.com - Pengusaha rokok sekaligus Owner Bandar Rokok Nusantara Global Grup (BARONG Grup), HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengevaluasi bahkan mencopot Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama.

Desakan tersebut muncul setelah nama Djaka disebut dalam persidangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan aliran suap miliaran rupiah.

Pada saat bersamaan, Djaka tampil dalam konferensi pers yang mengumumkan keberhasilan operasi penindakan rokok ilegal.

Menurut Gus Lilur, pejabat setingkat direktur jenderal seharusnya membantu Presiden menjaga penerimaan negara, memperbaiki tata kelola cukai, serta melindungi keuangan negara.

Karena itu, ia menilai munculnya nama seorang pejabat tinggi dalam persidangan korupsi menjadi persoalan serius yang tidak boleh diabaikan.

"Kita ingin seluruh pembantu Presiden benar-benar membantu Presiden. Tetapi saya melihat Dirjen Bea Cukai tidak membantu, malah membuat Presiden berada dalam posisi yang sulit," ujar Gus Lilur, Minggu (14/6/2026).

Ia mengaku kritik tersebut didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.

Dalam sidang dugaan suap importasi barang pada 12 Juni 2026, jaksa KPK membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa John Field, pemilik Blueray Cargo.

Dalam keterangan yang dibenarkan terdakwa, kode "BC1" pada amplop cokelat yang diberikan secara berkala disebut merujuk kepada Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama.

Keterangan yang dibacakan jaksa menyebut kode tersebut berisi uang Rp3 miliar setiap bulan. Pemberian diduga berlangsung tujuh kali sejak Juli 2025 hingga Januari 2026 dengan total nilai mencapai Rp21 miliar.

Selain itu, dalam persidangan sebelumnya pada 20 Mei 2026, jaksa KPK juga mengungkap dugaan penerimaan uang sebesar 213.600 dolar Singapura atau hampir Rp3 miliar yang disebut mengalir kepada Djaka Budhi Utama.

Di tengah sorotan tersebut, Djaka Budhi Utama tampil dalam konferensi pers pada 9 Juni 2026 untuk menyampaikan hasil operasi gabungan Bea Cukai, PJR Polda Metro Jaya, dan Puspom TNI.

Operasi itu berhasil menyita 8.944.800 batang rokok ilegal tanpa pita cukai di ruas Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) KM 35,8.

Nilai barang yang diamankan disebut mencapai Rp13,28 miliar dengan potensi kerugian negara yang berhasil dicegah sebesar Rp8,66 miliar.

Namun, Gus Lilur menilai langkah tersebut belum menyentuh akar persoalan peredaran rokok ilegal.

"Penindakan yang dilakukan hanya selebrasi tanpa esensi. Tidak ada penegakan hukum sampai ke akar masalah. Yang ditangkap hanya truk di jalan, lalu dipublikasikan seolah-olah menjadi operasi besar," katanya.

Ia menilai penindakan semacam itu lebih banyak menampilkan aspek seremonial dibanding penyelesaian masalah secara menyeluruh.

"Bagi saya, persoalan utamanya bukan sekadar rokok ilegal, melainkan bagaimana kepemimpinan dan integritas di tubuh Bea Cukai," ujarnya.

Atas dasar itu, Gus Lilur meminta Presiden Prabowo mengambil langkah tegas terhadap Djaka Budhi Utama. Ia menilai informasi yang muncul dalam persidangan KPK sudah cukup serius untuk menjadi bahan evaluasi pemerintah.

Menurut dia, Presiden membutuhkan pembantu yang memiliki integritas, keberanian, patriotisme, dan komitmen kuat dalam menjaga kepentingan negara.

"Jika seorang pejabat tinggi disebut dalam persidangan terkait dugaan penerimaan suap, tentu publik berharap ada langkah tegas dan transparan," katanya.

Tak hanya mendorong pergantian pejabat, Gus Lilur juga mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan figur-figur yang memiliki rekam jejak kuat dalam pemberantasan penyimpangan dan tata kelola pemerintahan.

Ia menyebut nama Komjen Pol (Purn.) Oegroseno dan Mayjen TNI (Purn.) Sunarko sebagai contoh tokoh yang dinilainya memiliki kredibilitas dan pengalaman untuk berkontribusi bagi negara.

Di sisi lain, Gus Lilur mengapresiasi sejumlah langkah pemerintah dalam membenahi tata kelola perdagangan dan penerimaan negara, termasuk upaya menekan praktik transfer pricing serta underinvoicing.

"Saya mendukung kebijakan yang bertujuan menyelamatkan penerimaan negara. Namun kebijakan yang baik membutuhkan pelaksana yang memiliki integritas dan keberanian," ujarnya.

Menutup pernyataannya, Gus Lilur kembali meminta Presiden segera melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

"Republik ini terlalu berharga untuk dikelola oleh pejabat yang diragukan integritasnya. Presiden membutuhkan pembantu yang mampu bekerja untuk negara, bukan sekadar tampil di panggung publik," pungkasnya.