Politik dan Pemerintahan Kediri

Selain sebagai ajang silaturahmi, pertemuan ini juga menjadi ruang untuk mempererat sinergi untuk pembangunan Kota Kediri.

Mas Dhito menyebut gerakan korvei ini menjadi bentuk nyata kepedulian Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menjaga aset daerah, khususnya kebersihan lingkungan di kawasan publik.

Berdasarkan hasil audit BPKP dan kajian tim ahli, nilai pembayaran yang direkomendasikan sebesar Rp6,6 miliar. Namun, pihak kontraktor ngotot dengan klaim mereka sebesar Rp16,2 miliar.

Untuk menjaga performanya, Dinas Sosial berkoordinasi dengan setiap kelurahan yang sudah menyiapkan petugas khusus untuk melakukan perawatan dan kebersihan mesin.

Dengan sistem ATM Beras, warga dapat mengambil jatah beras secara mandiri menggunakan kartu yang telah terdaftar.

Tidak ada titipan. Semua harus sesuai dengan jalur yang telah ditetapkan, tegas Mbak Vinanda.

Kendala utama pembangunan Alun-Alun Kota Kediri adalah belum tercapainya kesepakatan antara pemerintah dan kontraktor terkait nilai pembayaran proyek.

Forum ini menjadi ajang strategis untuk menyelaraskan prioritas pembangunan antara pemerintah provinsi serta pemerintah kota dan kabupaten.