Bramanta Pamungkas

“Kami melihat kerja DPRD lemot. Seharusnya, DPRD harus sigap melihat setiap anggaran yang rentan dilakukan korupsi," terang mahasiswa.

Penyidik KPK mendalami kronologi penyusunan hingga penandatanganan surat pernyataan pengunduran diri oleh para kepala OPD.

Kasus ini kini tengah didalami oleh pihak kepolisian dengan mengacu pada ketentuan KUHP baru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 452.

Mereka menggunakan enam mobil berwarna serba hitam.

Para kepala OPD ini dikumpulkan di ruang Praja Mukti Pemkab Tulungagung.

Penggeledahan di lakukan di Kantor Dinas PUPR Tulungagung, Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) dan Bidang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

ASN yang bekerja di ruangan bersegel itu terpaksa menggunakan ruang lain.

Selama kurang lebih 14 bulan menjabat, hubungan Gatut Sunu Wibowo dan Ahmad Baharudin sempat renggang.