DPRD Surabaya

Menurut Reni, Pemkot Surabaya lebih pada gebyar inovasi dan pembangunan sesaat. Pemanfaatan secara berkelanjutkan pada aset-aset lain seringkali abai.

"Ini semoga bisa peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di Surabaya, menekan pengangguran, dan peningkatan pembangunan di bidang lainnya," kata Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono.

"Kalau dari nelayan yang paling penting adalah komitmen dari PT Granting Jaya untuk memberikan kompensasi," tegas Aning.

"APBD harus dibelanjakan pada produk-produk UMKM secara maksimal. Baik berupa barang ataupun jasa," kata Ajeng.

Pemerataan fasilitas kesehatan kini masih menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan APBD Surabaya di Tahun 2025.

Sebelumnya, pengerjaan terkait proyek ini sempat terhenti di tahun 2021 lantaran ada pandemi Covid-19.

Tapi, Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono mengungkapkan, rencana pembangunan SWL tidak pernah dikoordinasikan dengan pemerintah kota maupun DPRD Surabaya.

"Kita pastikan itu adalah lahan yang tidak bermasalah, artinya lahan yang resmi," kata Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Luyhfiyah.