Pemprov Jatim

"Jadi hari ini kami memastikan dan mengevaluasi kembali apa yang menjadi kebijakan dalam perubahan Perpres ini," kata Pj Adhy.

Usai menerima penghargaan, Adhy menegaskan bahwa keterbukaan informasi adalah salah satu bentuk penerapan good governance.

Hal ini berkat kerja keras seluruh jajaran Forkopimda baik itu di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.

Pemeriksaan 20 nama tersebut dilakukan di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim.

Tiga layanan ini menjadi wujud inovasi Jawa Timur di sektor perindustrian dan perdagangan khususnya untuk Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Keempat penghargaan yang diterima antara lain, Peringkat 1 kategori Provinsi yang Mendukung Capaian Layanan Kanker, Jantung dan Pembuluh Darah, Stroke, Uronefrologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU – KIA).

Pj. Gubernur Adhy menjelaskan, bahwa APBD tahun 2025 merupakan periode pertama pemberlakuan ketentuan baru Pajak Daerah bagi Pemprov Jatim.

Selama musim kemarau tahun 2024, produksi tebu provinsi Jatim diprediksi lebih tinggi dari tahun 2023, yakni mencapai 1,127 juta ton