jatimnow.com - Penolakan terhadap seruan people power juga datang dari Surabaya. Penolakan itu dilakukan para tokoh lintas agama usai Refleksi Satu Tahun Bom Surabaya, di Gereja Santa Maria Tak Bercela, Jalan Ngagel Madya, Senin (13/5/2019).
Deklarator Tolak People Power atau Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Tuhan YME Jatim, Oto Bambang Wahyudi mengatakan, dengan adanya people power, menurutnya justru akan merusak sistem demokrasi. Selain itu, juga akan merusak kerukunan antar umat di Indonesia.
"Sehingga bangsa kita setelah selesai Pemilu kita bisa kembali bersatu, Pasangan 01 dan 02 dijumlah sama dengan 03, jadi Persatuan Indonesia sesuai sila ke-3 Pancasila," jelas Oto.
Baca juga: Video: Aksi Damai Pemuda Lintas Agama di Probolinggo
"Harapan kita, berilah mereka kesadaran bahwa persatuan ini penting daripada terjadinya konflik. Karena konflik akan membawa korban material, moril dan kelangsungan dari negara ini," tambahnya.
Oto menambahkan, deklarasi tersebut digelar dalam momentum para tokoh lintas agama berkumpul. Deklarasi juga menyerukan kerukunan dalam perbedaan itu indah.
"Bhinneka Tunggal Ika, satu-satunya hanya ada di Indonesia. Untuk Jatim, kita semua tidak ada masalah dengan sesama umat beragama," ujarnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera menyampaikan bahwa peringatan ini dilakukan untuk mengingat kembali sekaligus mengantisipasi bersama-sama masyarakat Jatim untuk tidak takut terhadap teror. Seperti halnya menolak aksi people power yang bisa merusak sistem demokrasi.
Baca juga: Pemuda Lintas Agama di Probolinggo Tuntut Pengusutan Aksi 22 Mei
"Yang terpenting adalah masyarakat Jawa Timur kembali bersatu dan kembali mengingat tentang kita bahwa begitu mudahnya kita terpapar ideologi-ideologi yang tidak bertanggungjawab dengan kesatuan bangsa ini. Dengan adanya tokoh agama menolak adanya kekerasan dan menolak people power, ini semua dalam rangka Indonesia, dari Kota Surabaya dan aman, tertib dalam pelaksanaan Pemilu ini," ungkapnya.
Menurut Barung, people power merupakan kegiatan yang dilakukan oleh predator yang dilakukan secara dinamis. Sehingga hal tersebut harus diantisipasi oleh kepolisian.
"Predator semacam itu menjadi dinamika yang harus diantisipasi oleh kepolisian. Polri siap menghadapi situasi yang ada untuk sama-sama melihat bahwa kepentingan Indonesia adalah kepentingan apapun jika dan apa untuk kondusifitas Indonesia," tegasnya.
Baca juga: FKUB Tulungagung Dukung Polisi Usut Tuntas Perusuh 22 Mei
Deklarasi tokoh lintas agama itu berisi:
PANCASILA JAYA, NKRI HARGA MATI.
TERIMA KASIH PELAKSANAAN PEMILU 2019 DI JAWA TIMUR BERLANGSUNG DENGAN LANCAR AMAN TRANSPARAN DAN JUJUR.
KAMI MENOLAK ADANYA AKSI PEOPLE POWER KARENA MENCEDERAI NILAI NILAI DEMOKRASI DAN BERAKIBAT MEMECAH BELAH BANGSA.