jatimnow.com - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam (PK PMII) Perjuangan Unitomo, Surabaya, menggelar demo di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya, Senin (22/7/2019).
Aksi itu mereka lakukan untuk mengkritisi anjloknya harga garam yang meresahkan petambak garam di Jawa Timur. Demo ini sempat ricuh hingga berujung diamankannya 8 mahasiswa oleh polisi.
Dalam aksinya, mereka menuntut agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DPRD Jawa Timur untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sedikitnya, mereka menyuarakan 7 tuntutan.
Baca juga: Surabaya Hujan Es, Demo Mahasiswa Ricuh, Tewas di Kamar Hotel
Pertama, mereka menolak impor garam, kedua mereka meminta agar garam dari petambak bisa diserap dengan harga Rp 1.000 - 2.000 per kilogram. Kemudian yang ketiga, mereka menuntur Pemprov Jatim untuk memfasilitasi sarana dan prasarana infrastruktur untuk kelangsungan petambak garam.
Lalu yang keempat, Pemprov Jatim bisa mengatur stabilitas tata niaga garam nasional. Kelima, meminta agar Gubernur dan DPRD Jatim bekerjasama untuk mengusulkan ke pemerintah pusat agar melakukan perubahan Perpres No. 71 tahun 2015 dan memasukkan garam menjadi kebutuhan pokok dan barang penting.
"Kami juga meminta agar segala peraturan yang berbenturan dengan UU No. 7 tahun 2016, direvisi," kata Ketua PK PMII Perjuangan Unitomo Surabaya, Slow Ahmadi Neja.
Baca juga: Buntut Demo Ricuh di Kantor Arema FC, Polisi Tetapkan 7 Orang Tersangka
Ketujuh, mereka juga menuntut agar Gubernur dan DPRD Jatim untuk mengusulkan ke pemerintah pusat terkait penetapan harga potokan pemerintah untuk garam.
Aksi mahasiswa itu berujung ricuh sehingga polisi yang menjaga demonstrasi tersebut terpaksa mengamankan mahasiswa yang diduga menjadi provokator.
Baca juga: Demo Sengketa Lahan di Lamongan Ricuh, Pengacara Babak Belur
"Ada sekitar 8 mahasiswa yang kami bawa ke kantor," jelas Kasat Sabhara Polrestabes Surabaya, Kompol Oki Ahadian.
Delapan mahasiswa itu kemudian diajak mediasi dengan pihak Pemprov Jatim difasilitasi oleh Satintelkam.
"Tadi langsung mediasi di Intelkam bersama perwakilan pemprov sehingga sudah clear," tambah Oki.