jatimnow.com - Plt Wali Kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo menepis tudingan salah satu pemerhati pendidikan nasional Indra Charismiadji, yang menyatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan hanya menggelontorkan dana 6,61 persen dari APBD untuk pendidikan.
Teno-sapaan akrab Plt Wali Kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo itu secara terang-terangan menantang Indra Charismiadji untuk membuktikan statemennya tersebut.
"Di sini juga saya menegaskan dan saya minta kepada orang yang membuat statemen, saudara Indra Carismiadji, seorang pemerhati pendidikan nasional. Bahwa pemkot hanya mengalokasikan 6,61 persen dari APBD untuk dunia pendidikan. Tolong buktikan kepada saya selaku pemegang kebijakan, bahwa apa yang anda katakan adalah benar," terang Teno, Jumat (8/11/2019).
Baca juga: Video: Hoaks Virus Corona
Dikatakan Teno, pada tahun 2019 ini, Pemkot Pasuruan mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk dunia pendidikan sebesar 24 persen. Angka tersebut ditegaskan Teno sudah melebihi ketentuan minimal anggaran yaitu 20 persen.
"Minimal anggaran untuk dunia pendidikan adalah 20 persen dan kita sudah melampaui. Tahun 2019 kita 24 persen dan tahun 2018 kita lebih dari 20 persen," ungkapnya.
Baca juga: Akun Facebook Penyebar Hoaks Wali Kota Pasuruan Sudah PDP Bungkam
Kepada para wartawan, Teno berharap Indra Charismiadji yang memiliki kapasitas sebagai pemerhati dunia pendidikan, agar jangan asal berstatemen.
"Sebab, APBD yang digedok oleh Pemkot Pasuruan bersama DPRD tentunya akan mendapatkan evaluasi dan pengesahan dari Gubernur. Sehingga, kalau tidak sesuai dengan prosentasi yang diminimalkan untuk dunia pendidikan, pasti APBD akan ditolak," paparnya.
"Setiap anggaran APBD yang kita ajukan, pasti akan naik ke gubernuran dan pasti mendapatkan evaluasi," tegasnya.
Baca juga: Disebut Sudah PDP, Plt Wali Kota Pasuruan: Alhamdulillah Saya Sehat
Atas ambruknya atap empat ruang kelas SDN Gentong itu, Teno meminta semua pihak tidak membawanya ke ranah politik.
"Tolong jangan jadikan robohnya SDN Gentong ini sebagai konsumsi muatan politis," pungkasnya.