jatimnow.com - Bupati Abdullah Azwar Anas menyampaikan nota penjelasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2019 dalam sidang paripurna DPRD Banyuwangi secara virtual, Senin (6/7/2020).
Dalam laporan tersebut, Bupati Anas mengatakan bahwa belanja dan transfer daerah tahun anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp 3,213 triliun atau setara 92,02 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 3,283 triliun.
Wakil ketua DPRD Banyuwangi M. Ali Mahrus dan Ruliyono bersama 14 anggota asal 7 fraksi di DPRD mengikuti rapat di kantor dewan. Sedangkan Bupati Anas bersama Sekkab Mujiono dan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) mengikuti rapat dari aula Rempeg Jogopati Kantor Pemkab Banyuwangi.
Baca juga: Dishub Kota Malang Targetkan Pendapatan Parkir Rp17 Miliar
Rapat paripurna juga diikuti puluhan anggota dewan dari kediaman masing-masing. Serta kepala OPD yang lain, camat dan kepala desa (kades) dan lurah dari kantor masing-masing.
Bupati Anas menyampaikan rinciannya. Yaitu belanja operasi sebesar Rp 2,879 triliun, belanja modal Rp 529,542 miliar dan belanja tidak terduga Rp 295,756 miliar. Sementara transfer daerah terealisasi Rp. 403,568 milyar.
"Sisa dari pos belanja yang tidak terserap merupakan hasil efisiensi yang dilakukan daerah. Apalagi sekarang proses pengadaan barang dan jasa sudah dilakukan secara lelang elektronik, sehingga tercipta efisiensi," papar Bupati Anas.
Baca juga: Target Ambisius Pemkab Ponorogo, PAD 2024 Capai Rp1 Triliun
Untuk pendapatan daerah Tahun 2019 terealisasi Rp 3,143 triliun atau 97,67 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 3,218 triliun. Pendapatan daerah 2019 itu antara lain dari pendapatan asli daerah (PAD) yang terealisasi Rp 495,691 miliar dari anggaran yang ditetapkan Rp 517,576 miliar.
"Secara kinerja dari sisi perolehan PAD kami nilai positif karena mengalami peningkatan. Dari yang sebesar Rp 450,6 miliar pada Tahun 2018, meningkat menjadi Rp 495,6 miliar di Tahun 2019," jelasnya.
Pendapatan daerah 2019, lanjut Bupati Anas, juga berasal dari transfer pemerintah pusat atau dana perimbangan Rp. 2,526 triliun, dana penyesuaian Rp 271,891 miliar, dana transfer dari provinsi Rp 243,928 miliar serta lain-lain pendapatan yang sah Rp 126,505 miliar.
Baca juga: Transaksi Grebeg Suro Ponorogo Tembus Rp2 Miliar, Pendapatan UMKM 10 Kali Lipat Dari Biasanya
"Jika dihitung, per 31 Desember 2019 kita mengalami surplus realisasi sebesar Rp 121,966 miliar. Surplus ini terjadi lantaran kita bisa melakukan efisiensi pada pos belanja daerah," terangnya.
Selanjutnya pada pos pembiayaan daerah, dia menyebut bahwa penerimaan pembiayaan netto Tahun 2019 sebesar Rp 65,113 miliar. Sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) pada 2019 sebesar Rp 187,80 miliar.