jatimnow.com - Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkot Surabaya diingatkan untuk tidak berpihak dalam proses pemenangan kepada calon tertentu pada pilwali. Jika tidak, akan melanggar UU No 5/2014 tentang ASN.
Dalam Pasal 2 Poin F, UU yang mengatur ASN itu diwajibkan menjunjung azas netralitas. Juga Pasal 4 Poin D, ASN dalam menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Lalu pasal 5 poin H tentang kode etik bahwa ASN diwajibkan menjaga agar tidak konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
Sebelum merekomendasi Kepala Bappeko Eri Cahyadi dan Armudji, PDI Perjuangan lebih memilih politisi senior itu sebagai bakal calon wakil wali kota mendampingi anak buah Tri Rismaharini itu pada 2 September 2020.
Baca juga: Machfud Arifin Ikhlas dan Doakan Eri Cahyadi-Armudji
Eri sehari setelah mendapat rekomendasi, disebut mundur dari Bappeko. Bahkan pada Kamis (3/9) siang, dikabarkan sudah mengemasi barang-barangnya dan pamitan.
Namun, sebelum Eri bukan lagi Kepala Bappeko ada sejumlah peristiwa yang layak diketahui publik.
Eri yang saat itu masih berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) itu sudah berbaju merah berlengan panjang itu menghadiri acara PDIP di Taman Harmoni, taman yang dibangun Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggunakan APBD, Rabu (2/9/2020) sore.
Wali Kota Tri Rismaharini juga terlihat mengenakan jas kebesaran partainya. Eri bersebelahan dengan Armudji. Kedua pejabat publik itu duduk berdampingan.
Pelaksaan kegiatan politik di taman tersebut mengundang reaksi. Salah satu anggota DPRD Surabaya lantang melontarkan kritiknya.
"Deklarasi Eri dan Armudji di Taman Harmoni perlu dikritisi. Kok boleh taman-taman pemkot dipakai untuk kegiatan politik. Sepengetahuan saya, pemkot melarang taman milik pemkot dijadikan kegiatan politik," ujar Imam Syafi'i, Rabu (2/9/2020).
Imam menyebut bahwa kegiatan politik di taman tersebut menunjukkan bahwa pejabat Pemkot Surabaya yang datang tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat.
"Ini bisa menjadi contoh tidak baik bagi lainnya. Masih deklarasi saja sudah memanfaatkan aset pemkot," tambahnya.
Kemudian, investigasi dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas informasi pertemuan Eri Cahyadi dengan beberapa pemain legenda Persebaya di Kantor Bappeko Surabaya beberapa waktu lalu yang di antaranya membahas pilwali.
Baca juga: Kuasa Hukum MAJU Sayangkan Dana Kampanye Erji Nol Rupiah Tak Ditindak
Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Agil Akbar menerangkan jika Bawaslu Surabaya telah mengundang pihak-pihak yang mengukuti pertemuan di Kantor Bappeko Surabaya yang disebut pada awal Agustus 2020 tersebut untuk dimintai keterangan. Namun beberapa orang yang diundang Bawaslu, tidak hadir.
"Waktu itu menyampaikan bahwa itu bukan acara seperti yang diberitakan media, jawabannya begitu. Sudah itu saja jawabannya," ungkapnya.
Bawaslu juga mempertanyakan tentang agenda pembahasan Pilwali Surabaya 2020 di Kantor Bappeko Surabaya.
"Juga sudah kita tanyakan ke yang bersangkutan. Katanya itu statment di luar kuasa kami," terangnya.
Meski begitu, Agil menegaskan bahwa Bawaslu masih terus menginvestigasi dan mengumpulkan alat bukti lainnya.
"Kita sudah mendapatkan foto-fotonya. Meski mereka memberikan keterangan seperti itu, kita tidak berhenti investigasi. Kita investigasi tetap berlanjut," jelasnya, Kamis (3/9/2020).
Baca juga: Kuasa Hukum MAJU Sebut Keterlibatan Risma Telah Terungkap dalam Sidang
Dan yang mengejutkan, Humas Pemkot Surabaya menebar siaran yang nara sumber delapan judul selama tujuh hari itu Eri Cahyadi. Siaran pers itu dibagikan ke wartawan pada 21-27 Agustus atau sebelum pengumuman rekomendasi PDI Perjuangan.
1. Demi Menyejahterakan Warga, Pemkot Semakin Masif Fasilitasi Pemasaran UMKM di Kota Surabaya, Kamis (27/8/2020).
2. Pemkot Surabaya Terus Sinergikan Pendidikan dan Investasi, Ini Caranya!, Selasa (25/8/2020).
3. Tak Ingin Bedakan Sekolah Negeri dan Swasta, Ini Strategi Pemkot Surabaya ke Depannya, Senin (24/8/2020).
4. Pengembangan Urban Farming dan Diversifikasi Pangan untuk Penguatan Ketahanan Pangan Kota Surabaya, Minggu (23/8/2020).
5. Pemkot Surabaya Maksimalkan Potensi Wisata Heritage Kampung Peneleh untuk Meningkatkan Perekonomian Warga, Minggu (23/8/2020).
6. Pemkot Surabaya Pastikan Revitalisasi TRS Tidak Akan Menghilangkan Kenangan Masa Lalu, Sabtu (22/8/2020).
7. Strategi Pemkot Agar UMKM di Surabaya Mampu Hadapi Krisis di Masa Pandemi, Jumat (21/8/2020).
8. Perbaikan GBT Terus Dikebut, Pengupasan Rumput hingga Single Seat Dikerjakan Paralel, Sabtu (21/8/2020).
Catat! Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono sepakat jika ASN di Pemkot Surabaya tidak berpihak kepada calon tertentu pada pilwali.
"Setuju. Aparatur sipil negara di Pemkot Surabaya harus bekerja profesional, netral dalam kontestasi pilkada," kata Adi yang juga ketua PDI Perjuangan Surabaya
Kabag Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara dikonfimasi pada pukul 09.00 Wib, Jumat (4/9/2020). Namun tidak ada respon dari Febriadhitya Prajatara hingga berita ini naik.