jatimnow.com - Siapa tidak kenal Armudji (sebelumnya ditulis Armuji) politisi gaek di PDI Perjuangan. Dia sudah 20 tahun duduk di DPRD Surabaya. Sebelum terpilih di DPRD Jatim, dia pernah mengenyam kursi ketua parlemen di Kota Pahlawan.
Tanggal 2 September 2020, kader tulen PDI Perjuangan ini ditugaskan partainya menjadi pendamping anak buah Tri Rismaharini, Eri Cahyadi.
Eri Cahyadi saat itu masih Aparatur Sipil Negara (ASN). Calon wali kota dari PDIP ini sudah mundur dari ASN setelah mengantongi tiket.
Baca juga: Perintah Hasto ke Kader PDIP: Menangkan Kepemimpinan, Bawa Perubahan
Namun dari jejak digital yang ada yang dipantau jatimnow hingga Sabtu (5/9/2020), Armudji tercatat pernah melontarkan tiga pernyataan kontroversial.
1. Armudji Sebut Ada 'Begal' di DPRD Surabaya
Ketua DPRD Surabaya yang baru, Adi Sutarwijono, itupun tidak begitu menghiraukan tudingan adanya 'begal' di rumah wakil rakyat yang berada di Jalan Yos Sudarso tersebut.
"Silahkan tanya ke Cak Ji (Armudji). Mungkin itu hanya bercanda," kata Adi Sutarwijono kepada jatimnow.com, Kamis (10/3/2019).
Armudji
Mantan Ketua DPRD Kota Surabaya, Armudji menyebut ada 'begal' di lingkungan gedung dewan. Pernyataan tersebut diduga buntut dari penetapan alat kelengkapan (AKD) yang menuai protes dari dua fraksi.
Pernyataan 'begal' tersebut diutarakan Armudji melalui sebuah grup WhatsApp yang beranggotakan ratusan orang berasal dari lintas profesi.
"Sak iki onok begal di YS," tulis Armuji pada grup WhatsApp.
Saat dikonfirmasi, politisi asal PDIP itu membenarkan bahwa istilah ada 'begal' di YS memang berasal darinya.
"Yang menciptakan istilah itu kan saya. Ada yang kebegal. Tidak kesampaian keinginannya," ujar Armudji pada Rabu (3/10/2019) malam.
Protes rangkap jabatan dalam unsur pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) mewarnai rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Surabaya, Selasa (1/10).
2. Armudji Mundur dari pendaftaran bacawawali dari partainya karena merasa dihalangi pengurus cabang
Armudji yang ditetapkan PDIP menjadi bakal calon wakil wali kota (balon wawali) Surabaya itu ternyata pernah menyatakan mundur dari pendaftaran sebagai bakal calon wali kota Surabaya. Politisi PDIP itu menggealar jumpa pers pada Sabtu (4/7/2020).
Saat itu, dia menyampaikan beberapa alasan hingga dirinya memutuskan mundur dari proses Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya digelar. Salah satunya dirinya ingin memberikan kesempatan bagi beberapa pengurus DPC yang ingin maju, tetapi enggan mendaftar.
Selain itu, Armudji juga ingin berkonsentrasi membantu masyarakat yang kesulitan di masa Pandemi Covid-19 khususnya di wilayah Surabaya.
"Kami mengedepankan azas kemanusiaan menghadirkan wajah kader yang menampilkan pelayanan masyarakat dan sebagai kader kami siap menjalankan instruksi serta tunduk patuh terhadap perintah Ketua Umum Ibu Hj Megawati Soekarnoputri," jelas Armudji kepada wartawan di Kafe Omah Sae, Jalan Musi Surabaya.
Armudji yang juga menjadi pengurus DPD PDIP Jatim ini pamit mundur dari Pilwali Surabaya karena khaawatir ada menghalang-halangi. Saat pamitan, Armudji juga 'memamerkan' surat pengundurannya.
Baca juga: Bentuk Ekosistem UMKM di Surabaya, Tom Liwafa Bareng Pemkot Gelar UFS
"Ada beberapa pengurus DPC yang menghalang-halangi saya untuk berkonsolidasi. Makanya dari itu lebih baik saya yang mundur. Kita beri kesempatan pada mereka untuk maju. Meskipun sampai saat ini siapapun yang direkom belum tahu," ungkapnya saat itu.
"Sekali lagi saya katakan, belum ada satupun pengurus dewan pimpinan daerah maupun dewan pimpinan cabang PDI Perjuangan siapa yang akan mendapatkan rekom. Mumpung rekom ini belum diturunkan kepada siapapun, maka bagi pengurus-pengurus DPC yang ingin mau mempunyai keinginan maju ke sana silahkan. Saya sebagai senior lebih baik mundur dan memberikan kesempatan bagi mereka-mereka yang mempunyai syahwat seperti itu," tambah Armudji.
Dia menyebut ada yang menghalang-halangi dirinya saat konsolidasi. Dia menegaskan bahwa setiap kegiatannya selalu mendapat teguran.
"Saya mengajak seseorang juga tidak diperbolehkan. Ini kan tentunya sesama kader partai seharusnya tidak seperti itu. Kita harus bergotong royong, kita harus saling mensupport karena sesama kader. Karena kita juga belum tahu siapa yang direkom. Makanya sebelum rekom itu ada, saya lebih baik yang mundur dari pada nanti menjadi kendala di belakang hari," paparnya.
"Kalau itu tidak ada. Tekanan dari internal partai tidak ada sama sekali. Cuma kalau ada hal-hal seperti itu kan nggak mengenakkan bagi saya. Karena mereka merasa sebagai pengurus mungkin, mungkin merasa yang paling berhak. Karena di sini saya cuma sebagai kader partai, itu yang menjadi pertimbangan saya," lanjutnya.
Mengapa mengalah?
"Bagi saya jabatan bukanlah segalanya. Nggak perlu kita ngoyoh (nafsu) atau saling menjegal. Kami siap mendukung siapapun yang direkom partai. Itu domainnya DPP. Saya tidak mau berkomentar soal isu ada yang direkom, sampai saat ini rekompun belum ada," tegas Armudji.
Pada saat itu juga Armudji akan menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada DPC PDIP Perjuangan Kota Surabaya, ditembuskan ke DPD dan DPP PDIP. Tapi entah mengapa surat itu tidak juga diserahkan ke DPC, padahal lokasi konferensi pers dengan Kantor DPC PDIP Kota Surabaya tidak begitu jauh.
3. Menuding Anak Pejabat Main Izin
Yang menarik, Armudji pernah mengeluarkan pernyataan yang cukup mengejutkan. Ingat kan sewaktu Jalan Raya Gubeng di Surabaya ambrol, menganga seperti jurang?
Jalan ambles yang diduga disebabkan proyek basement milik PT Saputra Karya yang dikerjakan oleh kontraktor PT Nusa Konstruksi Enjinering (NKE).
Baca juga: Grup Riset Sistem Informasi Untag Surabaya Beri Solusi Sektor Kuliner dan Pasar
Saat itu, Armudji yang menjadi Ketua DPRD Surabaya menuding adanya permainan perizinan proyek di Jalan Raya Gubeng. Tak tanggung-tanggung, ia menyebut pelakunya anak pejabat pemkot.
Seperti dilansir sejumlah media di Surabaya, Armudji curiga dengan keteledoran Pemkot Surabaya karena terlalu tergesa-gesa mengeluarkan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
"Ada permainan izin yang diindikasikan dilakukan oleh anak pejabat Pemkot Surabaya. Ini bukan sekedar isu tetapi sudah umum di kalangan Pemkot. Ini murni keteledoran dan bukan faktor alam," kata Armudji seperti dimuat sejumlah media pada Rabu (19/12/2018).
Sayangnya isu tudingan yang sangat sensitif itu kemungkinan tak berlanjut.
Reporter jatimnow.com berhasil menghubungi Armudji atau yang biasa disapa Cak Ji melalui sambungan telepon pada pukul 14.13 Wib, Sabtu (26/1/2019).
Berikut wawancara Fahrizal Tito dengan Armudji yang berlangsung singkat:
Anak pejabat itu siapa Cak Ji?
Yo gak eroh, wah ojok mancing-mancing wah, gak ilok iku. wong wes buyar kok sik takon iku ae, mancing-mancing tok ae. Mancing, gak intuk iwak mujahir golek betik. (Ya tidak tahu, jangan mancing-mancing wah, gak boleh itu. Kan sudah selesai, masa tanya tentang itu terus, mancing-mancing tidak dapat Ikan Mujahir malah cari Ikan Betik).
Kan Cak Ji saat itu yang menyebut anak pejabat, hingga saat ini sudah menjadi rahasia umum?
Gak..gak..gak ngomong aku. Ndolek dewe kono. koen iku iso ae mancing-mancing iso ae, haduh.. haduh.. haduh.. wes ndolek berita liyane ae. (Ndak..ndak..ndak. Sudah saya gak ngomong itu, cari sendiri sana. kamu itu mancing-mancing saja, haduh.. haduh.. haduh.. sudah cari berita lain saja)