jatimnow.com - Demo menolak Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR RI juga terjadi di Ponorogo, Kamis (8/10/2020). Aksi di depan gedung DPRD setempat berjalan damai.
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu berorasi dan menggelar aksi teatrikal Salat Jenazah di depan Gedung DPRD Ponorogo. Namun mahasiswa sempat adu dorong dengan petugas.
"UU Cipta Kerja menyengsarakan rakyat miskin," ujar Ketua Pimpinan Cabang (PC) PMII Ponorogo, Kharis Albastomy.
Baca juga: Anies Baswedan Tebar Janji ke Nelayan Lamongan: Bakal Ubah Regulasi BBM Solar
Kharis menjelaskan bahwa UU Cipta Kerja yang disahkan DPR RI berpotensi menyengsarakan rakyat, tidak berpihak pada buruh dan justru berpotensi melanggengkan investor asing dalam mengeruk kekayaan Indonesia.
"Yang katanya penyerdanaan usaha ini sebenarnya memberikan kebebasan pada korporasi, termasuk dalam membuka lahan seluas-luasnya," jelasnya.
Dia menjelaskan jika mahasiswa mendesak anggota DPRD Ponorogo untuk menyampaikan aspirasi mereka ke pusat. Mereka menuntut UU Cipta Kerja dapat dicabut.
Baca juga: Koalisi Organisasi Profesi Kesehatan di Ponorogo Tolak RUU Omnibus Law
Kharis menyebut, PMII juga tegas mendorong segala upaya mengarah pada judicial review UU tersebut. Lantaran Ketua DPRD Sunarto tidak ada, Kharis berjanji mendatangkan massa yang lebih besar.
"PMII tegas menolak disahkannya UU Cipta Kerja, karena hanya oligarki yang diuntungkan," tambah dia.
Setelah PMII, giliran Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Ponorogo yang berunjuk rasa disusul Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) yang berorasi di depan gedung DPRD Ponorogo.
Baca juga: Buruh di Jombang Turun ke Jalan, Ini Tuntutan Mereka
Sementara Plt Sekretaris DPRD Ponorogo, Harjono yang menemui para mahasiswa mengatakan bahwa tidak ada anggota dewan di tempat.
"Saat ini anggota DPRD tidak ada di tempat karena sedang melakukan kunjungan kerja," terang Harjono.
Di sisi lain, Kapolres Ponorogo, AKBP Mochamad Nur Azis mengaku menurunkan 400 anggota untuk menjaga jalannya demonstrasi.