jatimnow.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim bertemu Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri.
Pertemuan tersebut membahas membahas revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021. Sebab PP tersebut sempat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Karena tidak memasukan mata pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib.
"Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara sehingga semua pembentikan peraturan perundang-undangan harus bersumber dan tidak boleh menyimpangi apalagi bertentangan dengan Pancasila," ujar Wakil Ketua MPR Fraksi PDIP, Ahmad Basarah lewat keterangan tertulisnya, Rabu (21/4/2021).
Baca juga: Respons DPRD Jatim tentang Penerapan Aturan Baru Seragam Sekolah
Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi juga sudah diatur Pancasila sebagai mata kuliah wajib. Seharusnya, yang dilakukan pemerintah dalam membentuk PP 57/2021 juga merujuk kepada undang-undang tersebut.
"Bukan malah melanjutkan kekosongan hukum pada UU Sisdiknas tersebut," tambah Basarah.
Dalam pertemuan tersebut, Megawati menjelaskan pentingnya mata pelajaran Pancasila dan bahasa Indonesia. Fungsinya begitu fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak kehilangan jati dirinya.
"Pancasila juga berfungsi sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sehingga kalau menurut saya mata pelajaran Pancasila itu wajib masuk dalam kurikulum pendidikan di semua jenjang," jelas Megawati.
Baca juga: Ini Respons Mendikbud Nadiem Lihat Postingan Mahasiswa Poltekom Kota Malang Pasang Spanduk Kritikan
Nadiem menyambut baik hasil diskusi Megawati. Ia juga menyatakan, persetujuannya agar dalam revisi PP 57/2021 akan memasukan mata pelajaran Pancasila dalam Standar Pendidikan Nasional.
"Sikap saya selaku Mendikbud setuju agar mata pelajaran Pancasila dimasukan dalam revisi PP 57 tahun 2021 dengan nama mata pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan," sambung Nadiem.
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Kepala BPIP Yudian Wahyudi, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasona Laoly, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristyanto.
Baca juga: UM Surabaya Jadi Tuan Rumah Rakernas, Bakal Dihadiri Tokoh Nasional
Disclaimer: Berita ini merupakan kerja sama jatimnow.com dengan Republika.co.id. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab Republika.co.id