Cawali Setiaji Rangkul Parpol Pengusung Calon Lain Bangun Kota Malang

jatimnow.com - Calon Wali Kota Malang Sutiaji yang unggul versi hitung cepat berjanji akan mengupayakan rekonsiliasi dengan partai politik (parpol).

Parpol yang sebelumnya tidak memberikan dukungan terhadap pasangan nomor urut tiga Sutiaji-Sofyan Edi (SAE) dalam Pilkada Kota Malang, Jatim, Rabu (27/6) akan dirangkul untuk bersama membangun Kota Malang.

"Langkah rekonsialiasi pasti akan kami tempuh dalam waktu dekat ini. Ketika pada perhelatan Pilkada ada keretakan, kami akan mengajak parpol-parpol itu bersama-sama melakukan rekonsiliasi dan membangun Kota Malang bersama-sama," kata Sutiaji di Malang, Jawa Timur, Sabtu (30/6/2018).

Meski belum ada penetapan pemenang Pilkada Kota Malang dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), pasangan SAE yang memperoleh suara terbanyak versi hitung cepat.
Sutiaji mengaku beberapa parpol sudah mulai menjalin komunikasi dengannya pascapilkada.

"Sudah mulai ada yang merapat dan ucapan selamat dari ketua partai juga sudah disampaikan. Menurut saya itu sebagai bentuk komunikasi yang baik dan harus ditindaklanjuti," ujarnya.

Hanya saja, Sutiaji yang juga Plt Wali Kota Malang itu masih enggan menyebut partai apa saja yang telah merapat.

"Dari jajaran partai pusat juga sudah menjalin komunikasi. Pilkada kan sudah selesai, sudah nggak bisa kapling-kapling karena membangun Kota Malang kan harus bersama," tuturnya.

Ada sepuluh partai yang memiliki kursi di DPRD Kota Malang. Dua di antaranya, yakni Partai Demokrat dan Golkar menjadi pengusung pasangan SAE dalam Pilkada.

Sementara sisanya memberi dukungan kepada dua pasangan calon lain, seperti PDIP, PAN, Hanura dan PPP memberikan dukungan kepada Ya'qud Ananda Qudban-Ahmad Wanedi (pasangan nomor urut 1).

Sedangkan PKB, Partai Gerindra dan PKS mengusung an memberikan dukungan kepada pasangan petahana Moch Anton-Syamsul Mahmud.

Menyinggung adanya kemungkinan parpol nonpengusung menjadi bagian dari oposisi, Sutiaji mengatakan idak akan khawatir dan tidak masalah, bahkan oposisi dibutuhkan dalam sebuah pemerintahan untuk mengingatkan, apalagi salah satu tugas dewan juga ada fungsi kontrol dan mengkritisi pemerintah.

"Kami berharap ada keseimbangan antara legislatif dan eksekutif, namun bukan berarti legislatif tidak kritis terhadap pemerintah," terangnya.

Editor: Budi Sugiharto
Sumber: Antara

Editor : Budi Sugiharto