jatimnow.com - Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin (Mas Ipin) menghadiri rapat koordinasi tindak lanjut pembangunan jalan Pantai Selatan Jawa (Pansela).
Dalam rapat yang berlangsung di Pendopo Ronggo Hadinegoro, Kabupaten Blitar itu, Mas Ipin menyampaikan bahwa di Trenggalek tidak terlalu ada permasalahan dalam proses pelaksanaan proyek strategis nasional tersebut. Dirinya juga berharap pembangunan jalan Pansela dapat segera rampung.
Rapat koordinasi (rakor) ini juga dihadiri Deputi I Kepala Staf Kepresidenan beserta sejumlah pejabat kementerian. Rakor bertujuan untuk mengecek percepatan pembangunan jalan Pansela di beberapa kabupaten pesisir selatan Jawa Timur.
Baca juga: PDIP Trenggalek Sepakat Usung Mas Ipin di Pilkada 2024
"Kalau di Trenggalek kita tidak terlalu ada masalah. Tinggal kewajiban kita menyerahkan 85 hektare sebagai bentuk komitmen untuk pemakaian kawasan hutan. Itu segera diselesaikan dan kita sudah melakukan pengadaannya tinggal hanya masalah administrasi saja," ujar Mas Ipin, Senin (17/10/2022).
Beberapa kepala daerah di pesisir selatan juga diundang dalam rakor ini. Mas Ipin memastikan selama ini tidak ada isu apapun yang dapat mengganggu proses pembangunan jalan Pansela.
Baca juga: Bupati Trenggalek Tinjau Pemulihan Cepat Banjir Bandang di Munjungan
"Jadi kalau untuk Trenggalek tidak ada isu. Lha ini kan tadi dikumpulkan seluruh bupati di selatan Jawa Timur. Ini beberapa kabupaten memang ada beberapa masalah, tapi kalau di Trenggalek insyaAllah tidak ada, sehingga Pansela bisa segera tuntas," tegas dia.
Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Trenggalek, Ramelan mengatakan, progres pembangunan jalan Pansela, khususnya di Lot 6 Prigi tidak terdapat masalah.
Dia juga menyebut bahwa rencananya, pada bulan April 2023 sudah siap diresmikan.
Baca juga: Bupati Trenggalek Ikuti Ritual Metri Durian, Apa Itu?
"PR (pekerjaan rumah) sisanya itu di ruas Panggul-Munjungan dan Munjungan-Watulimo yang perlu anggaran besar untuk pembebasan lahan. Tapi itu pun kita juga masih menunggu pusat kira-kira kapan tersedia anggaran," jelas dia.
"Nanti kalau sudah itu ya kita akan menyiapkan untuk pengaturan tanahnya. Karena cost sharing kan ini untuk pengadaan tanahnya kita konstruksinya pemerintah pusat," pungkas Ramelan.