jatimnow.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Asman Abnur berharap seluruh pelayanan publik di Banyuwangi terintegrasi, Senin (6/8/2018).
Pelayanan masyarakat ke depan di setiap institusi diharuskan berbasis digital dengan memanfaatkan teknologi informasi. Nantinya, sistem pelayanan publik mulai Pemerintah Kabupaten, Pengadilan, Lembaga Permasyarakatan, Kejaksaan, dan Polres dapat terintegrasi.
"Ini terobosan yang harus kita lakukan. Karena birokrasi menjadi kunci keberhasilan suatu negara," tegas Asman Abnur dalam sambutannya di Mapolres Banyuwangi, Senin (6/8/2018).
Baca juga: Teknologi Buah Naga Banyuwangi Raih Penghargaan TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik
Terlebih, kata Asman, di Banyuwangi telah ada mal Pelayanan Publik (MPP), yang terdapat 166 layanan dalam satu tempat.
Ke depan, sistem-sistem birokrasi yang menyangkut publik harus mengutamakan hospitality (keramahan) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Tadi juga sudah saya usulkan kepada Sekjen Kemenkumham di mal pelayanan publik bisa ngurus paspor. Pengadilan juga membuka konter, Kejaksaan, dan Polres juga. Ini kedepan, sistem kita terintergrasi," paparnya.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang saat itu mendampingi Menpan-RB mengapresiasi langkah Polres Banyuwangi yang mampu bersinergi dengan pelayanan publik yang dikelola Pemkab.
"Sinergi ini bagus karena program sinergi ini yang bisa menghasilkan sesuatu yang terukur. Dan saya terima kasih karena pak Kapolres bersinergi dengan cepat disamping pelayanan otonom di Polres," papar Anas.
Baca juga: Sekolah Kedinasan Buka Pendaftaran di Era New Normal, Ini Syaratnya
Menanggapi hal itu, Kapolres Banyuwangi, AKBP Donny Adityawarman mengatakan, program sinergi seperti ini merupakan hal yang harus dicapai baik di lingkungan Polres maupun polsek-polsek jajaran harus bebas korupsi.
"Semua harus melayani dengan ketulusan dan keikhlasan untuk masyarakat lebih baik," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Menpan-RB Asman Abnur meninjau sejumlah pelayanan di Mapolres Banyuwangi yang telah dilakukan, diantaranya, pembuatan SKCK dan pembuatan SIM.
Diharapkan pelayanan publik yang dilakukan di Polres Banyuwangi masuk dalam zona integritas dan menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Baca juga: Work From Home Bagi ASN Diperpanjang Hingga 4 Juni 2020
"Tinggal satu langkah lagi Polres kami menuju intitusi WBK, yakni tim survei eksternal yang dikirim oleh Kemenpan-RB untuk menilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kepolisian," ungkap AKBP Donny.
Reporter: Hafiluddin Ahmad
Editor: Erwin Yohanes