jatimnow.com - Aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa dari aliansi mahasiswa Cipayung (GMNI, PMII, dan HMI) di depan kantor Pendopo Kabupaten Jombang, pada Senin (20/3/2023) pagi, ricuh.
Kericuhan terjadi saat mahasiswa memaksa masuk ke dalam kantor Pendopo Kabupaten Jombang, untuk berdialog dengan Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab. Namun masa diadang aparat kepolisian dan Satpol PP yang berjaga di depan pintu gerbang pendopo.
Aksi saling dorong pun terjadi. Hingga akhirnya mahasiswa dipukul mundur petugas hingga berhamburan lari ke Alun-Alun Jombang. Sedikitnya ada 5 orang mahasiswa yang diamankan. Namun dilepaskan kembali usai bernegosiasi dengan aparat kepolisian.
Baca juga: UMM Gelar Deklarasi dan Diskusi Konflik Israel-Palestina di Malang
Kevin Arisudin salah satu koordinator aksi dari GMNI Jombang mengaku bahwa mahasiswa sebenarnya menuntut pada pemerintah Kabupaten Jombang, untuk lebih transparan dalam mengelola anggaran.
Hal ini dikarenakan 9 janji yang menjadi program Bupati tidak terlaksana dan gagal direalisasikan.
"Ada 9 janji politik Bupati yang jalan namun tidak maksimal. Bahkan tidak tepat sasaran. Salah satunya seragam. Tapi jadinya yang diberikan dalam bentuk kain, pada teman-teman sekolah," ungkapnya.
Ia menegaskan para mahasiswa cipayung menuntut agar Bupati lebih transparan dalam pengelolaan anggaran untuk pembangunan Jombang.
"Kita juga ingin membuka transparansi Bupati. Terutama dalam sistem AKIP yang ada di dalam website. Kita tau akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ada di website tapi kosong. Padahal ada laporan evaluasi pada sistem berarti otomatis web ini tidak pernah digunakan," jelasnya.
Baca juga: Umsida Gelar Aksi Bela Palestina di Sidoarjo, Serentak dengan 171 Kampus
Ia menyebut pemerintahan yang dilakukan Mundjidah dan Sumrambah dalam kurun waktu beberapa tahun ini adalah gagal. Untuk mewujudkan program yang mereka janjikan pada saat kampanye.
"Gagal, Bupati Jombang gagal," katanya.
Untuk itu, sambung Kevin para mahasiswa ini berkeinginan untuk melakukan dialog dengan Bupati sehingga dapat memberikan masukan atau solusi buat pemerintah.
"Untuk itu kita ingin audensi lebih lanjut untuk menegaskan bahwa 9 poin janji kampanye," ungkapnya.
Baca juga: Demo Pro Palestina, UMLA Lamongan Bakar Bendera Israel dan Liburkan Perkuliahan
Namum demikian, lanjut Kevin masa aksi tak diizinkan untuk masuk ke pendopo. Sehingga terjadilah kericuhan.
"Kami mintanya masuk dan menunggu Bupati di dalam. Karena kalau di luar maka akan terjadi kekacauan seperti saat ini. Karena memang suasana sudah panas di luar," pungkasnya.