jatimnow.com - DPRD Lamongan menanggapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2022 Bupati Yuhronur Efendi.
Dalam rapat paripurna yang digelar Senin (3/4/2023), DPRD Lamongan memberikan sejumlah rekomendasinya terhadap LKPj tersebut.
Di atas kertas, tak banyak yang disinggung soal kinerja Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi. Hanya saja, sejumlah persoalan seperti banjir dan pupuk mendapat sorotan.
Baca juga: DPRD Lamongan Setujui LKPJ APBD 2023, Sarankan Eksekutif Fokus Pendidikan
Juru Bicara DPRD Lamongan, Imam Fadeli menyampaikan, secara umum pihak legislatif sepakat mengapresiasi kinerja dan prestasi bupati, utamanya soal pertumbuhan ekonomi yang meningkat dibanding tahun sebelumnya. Juga Progam Jalan Mantap dan Alus Lamongan (Jamula).
"Apresiasi kepada bupati, pertumbuhan ekonomi di Lamongan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya (2021)," ungkap Imam saat membaca rekomendasi LKPj Bupati Lamongan TA 2022.
Menurut Imam, sesuai hasil rapat internal dan panitia khusus (pansus) DPRD meminta agar bupati melakukan optimalisasi sejumlah bidang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satunya dengan optimalisasi bidang pertanian.
"Rekomendasi DPRD, meminta bupati memperbesar alokasi anggaran perikanan dan pertanian, penanganan hama, atasi kelangkaan pupuk bersubsidi, meningkatkan bantuan alat pertanian, meningkatkan bantuan bibit dan obat-obat," papar dia.
Baca juga: DPRD Jatim Setujui LKPJ Gubernur 2024
Selain itu, tambah Imam, DPRD meminta agar bupati bisa mengontrol stabilitas harga ikan, utamanya sektor budidaya yang mengalami penurunan harga apabila musim panen datang sekaligus fokus penyelesaian pupuk.
"Rekomendasi dengan menambah jumlah pasar ikan dilengkapi gudang penyimpanan (cold storage), meminta juga agar serius bupati memperjuangkan alokasi pupuk untuk petambak, bantuan bagi petambak terdampak banjir, perhatikan petani garam," tambah Imam.
Sedangkan untuk banjir, DPRD meminta aset daerah seperti waduk dan sungai dijaga dari alih fungsi menjadi bangunan komersil.
Baca juga: Tanggapan Pj Gubernur Adhy soal Kritik DPRD Jatim tentang LKPJ 2023
"Selain itu sekolah rusak akibat banjir harus segera diatasi dan bupati harus mengambil sikap," tandasnya.
Lebih jauh, Pendapatan Daerah Lamongan dilaporkan belum terealisasi sesuai P-APBD 2022 dengan prosentase 96,26 persen. Ditengarai karena gagalnya dua sektor pendapatan yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer.