jatimnow.com - Minimnya perlindungan terhadap buruh migran asal Jember membuat bakal calon bupati Muhammad Fawait prihatin. Untuk itu ia berjanji akan menuntaskan peraturan daerah terkait pekerja migran Indonesi (PMI) ini.
"Jawa Timur sudah ada, nasional undang-undangnya sudah ada. Kabupaten-kabupaten lain sudah ada, di Jember justru ada keterlambatan. Saya pikir tidak boleh lagi kita telat membahas Perda, karena itu menyangkut hajat hidup PMI sebagai pahlawan devisa kita," kata Gus Fawait, Senin (21/10/2024).
Pemerintah kabupaten harusnya melakukan langkah proaktif untuk memastikan keamanan dari para Jember yang bekerja di luar negeri.
Baca juga: Jika Menang Pilbup Jember, Gus Fawait Tiru Jejak Prabowo Rangkul Semua Kalangan
Hal ini diungkapkan Gus Fawait dalam acara Dialog Pilkada 2024 yang diselenggarakan Migran Care Jember, Minggu (20/10/2024) kemarin.
Selain masalah keamanan, Gus Fawait juga memaparkan program-program untuk para buruh migran asal Jember. Diantaranya dengan menyediakan akses kredit di bank milik pemerintah seperti Bank Jatim dan BPR Jatim.
“Baik Bank Jatim maupun BPR Jatim wajib memberikan akses kredit kepada purna-purna PMI yang sudah pulang. Sehingga mereka bisa membuat usaha di daerah tempat tinggalnya,” ucap Gus Fawait.
Baca juga: Repnas Dukung Gus Fawait - Djoko di Pilbup Jember, Kerahkan Ribuan Karyawan Anggota
Diakuinya, tak jarang pekerja migran berasal dari keluarga prasejahtera dan minimnya edukasi soal ketenagakerjaan.
Dengan adanya kemudahan akses kredit dari perbankan, diharapkan sepulang dari luar negeri, PMI di Jember bisa membuka lapangan pekerjaan baru dengan memberdayakan potensi sumber daya di sekitarnya. Ini juga dapat menekan angka pengangguran dan kemiskinan sampai di tingkat desa.
Sementara, Koordinator Migrant Care wilayah Jember, Bambang Teguh Kriyanto, menyebut dialog penyampaian visi misi calon bupati bersama para purna-PMI sangat strategis.
Baca juga: Ratusan Alumni Ponpes Bata-Bata dan Banyuanyar Dukung Santri Pimpin Jember
Dengan masih banyaknya kasus PMI yang menjadi korban pelanggaran HAM, Migrant Care mendesak adanya komitmen perlindungan nyata dan konkret. Adanya testimoni dari mantan pekerja migran diharapkan bisa tersampaikan langsung kepada kedua kandidat calon kepala daerah.
“Yang terpenting memastikan perlindungan pekerja migran bisa terwujud di Kabupaten Jember,” pungkas Teguh.