jatimnow.com - 6.279 anak di Kabupaten Tulungagung putus sekolah. Mereka tidak melanjutkan pendidikan karena berbagai sebab.
Pihak Pemkab sendiri menggandeng seluruh stakeholder untuk menekan angka putus sekolah ini.
Angka putus sekolah ini berpengaruh terhadap capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berbagai kebijakan dirumuskan agar mereka mau melanjutkan sekolah kembali.
Baca juga: Pulau Gili Labak Surga Wisata Madura yang Tak Punya Sekolah
Sekda Pemkab Tulungagung, Tri Haryadi menjelaskan, hingga 23 Oktober 2024, sebanyak 6.279 anak di Kabupaten Tulungagung tidak melanjutkan sekolah.
Sebagian besar atau sekitar 64%, mereka berhenti di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat.
Sedangkan sisanya beragam, mulai belum pernah sekolah hingga tak menamatkan SMA. Kondisi ini menjadi perhatian serius Pemkab.
"Jumlah anak tidak sekolah ini termasuk mereka yang belum pernah mengenyam pendidikan. Kondisi ini menjadi keprihatinan kami, sehingga kami mempercepat langkah penanganan," ujarnya, Minggu (22/12/2024).
Baca juga: Siswi SMP Lamongan yang Laporkan Pacarnya ke Polisi, Terancam Putus Sekolah
Berdasar hasil kajian, penyebab anak tidak sekolah cukup beragam. Di antaranya faktor ekonomi, terlambat usia hingga trauma karena mendapat bullying.
Menyikapi hal tersebut, Pemkab Tulungagung tengah menyusun dua strategi dalam menangani anak tidak sekolah. Pertama, strategi pencegahan bertujuan untuk menjaga agar peserta didik tetap bersekolah dan menyelesaikan pendidikannya serta melanjutkan ke jenjang berikutnya sampai tuntas wajib belajar 12 tahun.
"Jadi kita menggandeng seluruh pihak untuk melakukan pendekatan persuasif kepada mereka untuk mau melanjutkan sekolah lagi," tuturnya.
Baca juga: Pilihan Pembaca: Siswi Terancam Putus Sekolah hingga Kalung Penjual Es Dirampas
Sedangkan strategi kedua adalah intervensi ditujukan pada anak yang tidak bersekolah atau berada di luar sistem pendidikan formal maupun non formal. Mereka didorong untuk melanjutkan sekolah atau mengikuti kursus yang telah disiapkan.
Hal ini dilakukan agar mereka tetap memiliki ketrampilan.
"Strategi intervensi bertujuan untuk menjangkau, mendaftarkan mengembalikan dan mendampingi mereka ke dalam program pendidikan yang relevan termasuk pelatihan," pungkasnya.