jatimnow.com - Panitia Khusus (Pansus) Non-ASN DPRD Jember menemukan beberapa oknum kepala sekolah (kepsek), yang melakukan pengangkatan atau merekrut keluarganya menjadi tenaga honorer.
Ketua Pansus Non-ASN DPRD Jember, Ardi Pujo Prabowo menyampaikan, pihaknya menerima data yang diberikan Government Corruption Watch (GCW) dalam rapat dengar pendapat (RDP) pada hari sebelumnya.
GCW memaparkan sekitar 4000 lebih data honorer Pemkab Jember yang diduga mengalami masalah. Bahkan ada 1000 orang di antaranya, terindikasi titipan dalam proses perekrutan atau pengangkatannya.
Baca juga: Non-ASN di Jember Meninggal Dunia sebelum Terima SK PPPK
"Banyak sekali kepala sekolah melakukan rekrutmen tenaga pendidik, dari anaknya hingga keluarganya sendiri, sehingga membuat jumah tenaga honorer terus bertambah," kata Ardi, Sabtu (8/2/2025).
Ardi menyampaikan akan memanggil semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Jember untuk mengkonfirmasi data dari GCW tersebut.
Baca juga: THR Non-ASN Jember Tahun Ini Belum Ada Kepastian
"Agar mereka memaparkan jumlah tenaga yang dibutuhkan untuk Jember, kami tidak ingin ada OPD yang bermain dalam rekrutmen honorer," urainya.
"Ada indikasi rekrutmen honorer tidak tepat, Pansus ingin mendalami. Karena kami juga ingin bekerja dengan cepat dan maksimal, supaya ada kepastian hukum terhadap honorer," ujarnya.
Sedangkan Deputi Investigasi dan Penindakan GCW, Andhy Sungkono menyampaikan, ada ribuan tenaga pegawai honorer titipan, yang merupakan anggota keluarga pejabat pemkab.
Baca juga: Pansus Non-ASN DPRD Jember Rekomendasikan Gaji Cair Besok
"Mulai anaknya camat dan lurah, terus lulusan D3 Keperawatan dan SMK Farmasi menjadi tenaga administrasi kecamatan," ungkapnya.
"Tidak sesuai keilmuan dan tentunya ini melanggar. Bahkan nomor dan tanggal SK diterbitkan di hari yang sama," tambahnya.