jatimnow.com - Pemerintah Kabupaten Jember sudah melaksanakan sosialisasi pembentukan Koperasi Merah Putih. Salah satu pesan yang disampaikan, bila ada yang intervensi, masyarakat diminta melaporkan ke Bupati Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Jember Djoko Susanto.
Ditemui di kantin Kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Wabup Djoko meminta agar Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Jember, camat, kepala desa, mendampingi masyarakat pendirian Koperasi Merah Putih.
"Kalau perlu, sekaligus saya imbau masyarakat. Kalau pembentukan koperasi ada intervensi, intimidasi, mungkin titipan (pengurus), sampaikan kepada kami. Saya dengan bupati, akan mengawal pembentukan Koperasi Merah Putih untuk tercapainya harapan presiden kita," kata Wabup, Jumat (25/4/2025).
Baca juga: Bupati Jember Fawait Keliling Desa Berkantor di Tenda
Menurutnya, Koperasi Merah Putih adalah amanah dari Presiden Prabowo Subianto yang diharapkan setelah berdiri dapat menggerakkan ekonomi masyarakat.
Maka dari itu, pendirian koperasi perlu adanya peran masyarakat seperti yang telah diinisiasi Bung Hatta, sebagai pilar perekonomian bangsa.
"Arahan presiden jelas, pembentukan peran masyarakat perlu terlibat dalam kepengurusan. Diharapkan kepala desa, tidak asal comot pengurus dari warganya menjadi pengurus," pesannya.
"Mekanismenya, pendirian dilakukan oleh masyarakat. Paling mendasar, representasi masyarakat yang akan mendirikan koperasi," sambungnya.
Baca juga: Hadiri HUT Sekti Jember, Wabup Djoko: SK TORA Sudah Diteken Pak Menteri
Wabup menyarankan, agar kepala desa membuat rapat dan mengundang masyarakat sebagai perwakilan, kriteria kepengurusan koperasi, mengingat yang dikelola ini anggarannya sangat besar.
"Tentu kriteria utama ialah amanah. Itu menjadi landasan utama. Masyarakat yang amanah dipilih. Harus juga profesional, kalau tidak punya kemampuan gimana. Secara sederhana seperti itu kriterianya," tegasnya.
Dengan begitu, Djoko mengatakan ia bersama dengan Bupati akan mengawal pembentukan koperasi.
Baca juga: Gus Fawait Dorong Lahirnya ‘Megawati Hangestri’ Baru dari Jember
"Kalau ada hal aneh, secara spesifik sampaikan kepada kami. Kami dengan bupati konsen urusan itu, bagaimana pembentukan koperasi berjalan dengan baik," tuturnya.
Jangan sampai, adanya koperasi ini seperti koperasi Kredit Usaha Tani (KUT) yang amburadul dan menjadi bancakan.
"Jadi harus kita kawal dengan baik, jangan sampai sperti KUT terulang kembali. Pemerintah daerah selalu kepanjangan pemerintah pusat program harus linier. Kedepan, kalau koperasi terbentuk, kita arahkan untuk sinergi dengan badan usaha yang ada, semisal bumdes," pungkasnya.