jatimnow.com - Puluhan mahasiswa Universitas Islam Jember (UIJ) melakukan demontrasi di depan kantor rektorat, Rabu (30/4/2025). Mereka keberatan atas biaya Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebesar Rp750 ribu.
Mahasiswa membawa spanduk dan membakar ban bekas, serta melakukan orasi menuntut transparansi biaya KKN yang dirasa memberatkan.
"Jadi, tuntutan kita itu biaya KKN Rp750 ribu minta diturunkan menjadi Rp500 ribu. Secara ekonomi kita (kampus) swasta di sini, dan secara ekonomi teman-teman orang tuanya menengah ke bawah, sebagai buruh tani," kata Koordinator aksi Ahmad Hendi Aprilianto.
Baca juga: Mahasiswa Demo Tolak UU TNI di Gedung DPRD Jember, Singgung Partisipasi Publik
Menurutnya, mahasiswa sempat audiensi dengan para rektorat terkait biaya KKN yang dinilai memberatkan tersebut.
"Terkait penganggaran KKN dan kita audiensi dan datanya sama, kita tidak tahu saving uang itu kemana," terangnya.
Jika ini tidak dipenuhi, mereka akan menggalang massa yang lebih besar sampai tuntutan dipenuhi. Bahkan, Surat Pernyataan Uji (SPU) juga diedarkan saat audiensi.
"Makanya kita turun, karena saat audiensi kita mendapatkan data yang sama. Ketika dihitung, kita akumulasi datanya tidak tahu kejelasan kemana," bebernya.
Baca juga: Demo Tolak MBG di Trenggalek Diwarnai Cekcok-Saling Dorong Mahasiswa dan Polisi
Sedangkan Rektor UIJ Ahmad Halid menyatakan, pihaknya sudah sistematik, mulai pendaftaran dan sudah ada prosedurnya masing-masing.
"Mereka minta transparansi keuangan. KKN kita biaya Rp750 ribu, dari situ nanti akan dibuat untuk atribut KKN yang kembali ke mahasiswa, pembimbing, transportasi dan juga untuk akomodasi yang lainnya, sisanya saving ke Universitas," urainya.
"Saving inilah nanti, kita gunakan untuk pengembangan kampus, peningkatan SDM, menambah lahan, membayar semua kebutuhan akademik kita, sarana prasarana, kita lengkapi semua kelas. Itu yang dituntut oleh mahasiswa," lanjutnya.
Baca juga: Polisi Surabaya Diperiksa Propam, Dugaan Pemukulan saat Demo Mahasiswa
Kalau terkait dengan transparansi, pihaknya sudah sesuai dengan prosedur dan semua orang sudah tahu.
"Saya rektor baru, dan pertama kali ini yang mengelola KKN dan diminta LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) belum dilaksanakan. Saya baru dua tahun dan baru melanjutkan," ucapnya.
"40 persen saving itu untuk pengembangan. Untuk merinci 40 persen inilah tugas kami, kan itu sebenarnya," pungkasnya.