jatimnow.com - Antrean panjang kendaraan di Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk kembali menjadi sorotan. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, telah mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk meminta penambahan kapal guna mengatasi kemacetan penyeberangan yang kerap terjadi.
Namun, solusi tersebut dipertanyakan oleh Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap).
Surat resmi gubernur, yang ditandatangani Sabtu (26/7) dan akan dikirimkan Senin (28/7), mengajukan permohonan penambahan armada kapal penyeberangan di jalur Ketapang-Gilimanuk.
Baca juga: Gapasdap Minta Pemberlakuan Tiket Online Ferizy di Merak-Bakauheni Dievaluasi
Kepala Dinas Perhubungan Jatim, Nyono, juga telah mengirimkan surat melalui WhatsApp kepada Dirjen Perhubungan Laut dan Direktur Transportasi ASDP Ditjen Perhubungan Darat.
Selain penambahan kapal, Khofifah juga meminta Kemenhub mengaktifkan Pelabuhan Jangkar Situbondo untuk mengurangi kepadatan di Banyuwangi.
Namun, Ketua Bidang Tarif dan Usaha Gapasdap, Ir. Rahmatika, M.Sc, menawarkan perspektif berbeda. Dalam keterangan pers di Surabaya Minggu (27/7), Rahmatika menyarankan kajian lebih mendalam sebelum menambah kapal.
"Analisis menunjukkan kemacetan bukan karena kurangnya kapal, tetapi keterbatasan infrastruktur dermaga," tegasnya.
Rahmatika menjelaskan, dari 56 kapal yang berizin, hanya 28 yang beroperasi setiap hari di tujuh dermaga yang ada.
"Artinya, 50% armada menganggur karena menunggu giliran," ungkapnya.
Ia menuturkan bahwa solusi lebih strategis adalah menambah 2-3 pasang dermaga baru. "Ini akan memungkinkan sekitar 12 kapal yang saat ini tidak beroperasi untuk aktif setiap hari, meningkatkan kapasitas angkut hampir 50%," jelasnya. Menambah kapal tanpa menambah dermaga hanya akan menambah antrean.
Pernyataan Rahmatika yang juga Anggota Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) ini bertentangan dengan solusi yang diajukan Gubernur Jatim.
Pertanyaan mendasar muncul, apakah penambahan kapal benar-benar solusi efektif, atau justru pembangunan infrastruktur dermaga yang lebih mendesak?
Debat ini menyoroti pentingnya perencanaan transportasi yang terintegrasi dan berbasis data, bukan hanya reaksi terhadap masalah yang muncul.
Pemerintah diharapkan mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan yang berdampak luas pada sistem transportasi Jawa Timur.