jatimnow.com – Badan Gizi Nasional (BGN) terus mengevaluasi penerapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto, guna mencegah terulangnya kasus keracunan massal. Di Jawa Timur, ribuan penanggung jawab serta pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia makanan dikumpulkan untuk mendapatkan pelatihan dan standarisasi higienitas, mulai dari proses produksi hingga penyajian makanan bagi para siswa.
Ahli Gizi dari SPPG Tambak Agung Mojokerto, Nydia Safira Nur Rohman mengatakan bahwa ada banyak hal baru yang dipelajarinya dari pelatihan yang diadakan BGN, terutama terkait pengaturan suhu makanan dan ruangan produksi agar makanan tidak cepat basi saat didistribusikan.
“Sebelum pelatihan ini saya masih agak kalang kabut, apalagi sebagai fresh graduate. Tadi saya mendapat arahan tentang penerimaan bahan, alur di dapur, pengaturan suhu makanan, hingga pendistribusian makanan,” ujar Nydia.
Baca juga: Warga Desa Suru Blitar Antusias Sambut Sosialisasi Program MBG
Ia menambahkan, implementasi kebijakan Presiden Prabowo melalui program MBG bukan hal mudah. Tantangan muncul mulai dari memastikan kandungan gizi setiap porsi makanan hingga menjamin higienitas sajian.
“Kesulitannya itu memilih menu, karena ada juga anak-anak yang punya alergi. Pengolahan makanan juga perlu quality control dari ahlinya,” jelasnya, saat kegiatan Sosialisasi Kebijakan Sistem dan Tata Kelola Program MBG, Jumat (7/11/2025) di Malang.
Menurut Nydia, setiap menu harus ditimbang dan disesuaikan dengan Angka Kebutuhan Gizi (AKG). Terdapat dua kategori menu, yaitu untuk siswa TK hingga kelas 3 SD, dan untuk siswa kelas 3 SD hingga SMA. Selain itu, usulan menu dari pihak sekolah atau siswa juga akan dipertimbangkan oleh SPPG dan ahli gizi.
“Kalau ada evaluasi menu di minggu ini, nanti bisa divariasikan. Kalau ada permintaan dari penerima manfaat, kami sesuaikan dengan kandungan gizi yang telah ditentukan,” tambahnya.
Sementara itu, Ahli Gizi di SPPG Bondowoso Firda Daivia Zaivanty mengaku tantangan utama di lapangan adalah ketersediaan bahan baku makanan. Ia sering kali harus mencari bahan pengganti agar tetap sesuai dengan nilai gizi yang dibutuhkan.
“Kalau ada bahan yang mendadak tidak tersedia, kami harus menyesuaikan. Misalnya wortel habis, bisa diganti buncis atau ubi yang gizinya seimbang. Tantangan lainnya kalau ada anak yang alergi telur atau ayam, maka kami ganti dengan daging atau ikan,” tutur Firda.
Baca juga: Warga Mojokerto Dukung Penuh Program Makan Bergizi Gratis
Menurut Firda, pelatihan yang diberikan BGN kepada ribuan pengelola SPPG se-Jawa Timur pada 5–7 November 2025 di Malang sangat membantu dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengolahan makanan bergizi.
“Saya senang bisa belajar langsung dari BGN. Ilmu ini bisa saya terapkan langsung di program MBG,” ujar alumni Politeknik Negeri Jember itu.
Sementara itu, Sekretaris Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Pusat, dr. Ernia Sofiyessi, menyampaikan bahwa pelatihan tersebut penting karena penerapan program MBG di lapangan masih perlu ditingkatkan. Pihaknya menekankan pentingnya perencanaan SPPG, sistem produksi, hingga penyaluran makanan agar tetap segar dan higienis.
“Penekanannya pada bagaimana kebijakan yang kita buat bisa dilaksanakan dengan baik mulai dari keamanan pangan, sanitasi, higienitas, pengelolaan keuangan, hingga penyempurnaan gizinya,” jelas Ernia.
Baca juga: Program MBG Sasar Desa Sumberjo Blitar, Wujudkan Generasi Sehat Indonesia
Ernia menambahkan, standar operasional prosedur (SOP) MBG dapat dijalankan dengan baik jika Sumber Daya Manusia (SDM) di SPPG siap. Karena itu, peningkatan kapasitas SDM menjadi fokus utama BGN agar kasus keracunan massal tidak terulang.
“Tantangan utama adalah SDM. Kita harus menciptakan tenaga yang siap menjalankan program ini untuk melayani hingga 3.000 penerima manfaat setiap hari,” ujarnya.
“Selain itu, infrastruktur juga harus siap agar dapat menyediakan makanan yang sehat, bergizi, dan seimbang,” tukasnya.
Reporter: Aris Midaada