jatimnow.com–Koalisi organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Cipayung Plus Jawa Timur menolak keras keputusan pemerintah yang memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto. Mereka menilai keputusan tersebut mencederai keadilan sejarah dan nurani bangsa.
Penolakan itu disampaikan dalam konsolidasi Cipayung Plus Jatim di Surabaya, Senin (10/11/2025). Dalam pertemuan itu, perwakilan dari sembilan organisasi mahasiswa — GMNI, HMI, PMII, IMM, GMKI, KAMMI, PMKRI, KMHDI, dan SEMMI — menyatakan sikap tegas menolak gelar tersebut dan mendesak Presiden Republik Indonesia segera mencabut keputusan yang dinilai keliru itu.
Menurut koalisi tersebut, penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto bertentangan dengan nilai moral, historis, dan yuridis, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Baca juga: Kontroversi Soeharto, Bamsoet Ungkap Sisi Lain yang Belum Banyak Diketahui
Ketua GMNI Jawa Timur, Hendra Prayogi, menilai keputusan pemerintah sebagai bentuk kemunduran moral bangsa. Penghargaan negara seharusnya hanya diberikan kepada tokoh yang memiliki integritas, moralitas tinggi, dan bebas dari catatan kelam sejarah.
“Kita tidak bisa menutup mata dari fakta bahwa era Soeharto penuh dengan pelanggaran HAM, pembungkaman demokrasi, dan korupsi. Memberinya gelar pahlawan berarti menistakan korban dan mengaburkan sejarah kelam bangsa ini,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ketua Badko HMI Jatim, M. Yusfan Firdaus, menegaskan bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan prinsip hukum yang tertuang dalam undang-undang.
“Undang-undang jelas menyebut calon penerima gelar tidak boleh memiliki catatan hitam. Soeharto justru identik dengan praktik KKN dan represi terhadap rakyatnya. Memberinya gelar pahlawan adalah bentuk pelecehan terhadap hukum dan nurani publik,” tegasnya.
Dari barisan Muhammadiyah, Devi Kurniawan, Ketua DPD IMM Jatim, menyebut langkah pemerintah mengabaikan keadilan sejarah serta penderitaan korban rezim Orde Baru.
Baca juga: Kata Akademisi soal Gelar Pahlawan Nasional pada Soeharto
“Kita tidak menafikan peran Soeharto dalam pembangunan ekonomi, tetapi luka korban Orde Baru belum pernah disembuhkan. Memberikan gelar pahlawan sebelum ada rekonsiliasi tuntas adalah pengkhianatan moral bangsa,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua PKC PMII Jatim, Muhammad Ivan Akiedozawa, menilai keputusan pemerintah sebagai tamparan terhadap semangat reformasi 1998.
“Soeharto adalah simbol otoritarianisme. Reformasi lahir dari perlawanan terhadap kediktatoran yang ia bangun. Mengangkatnya sebagai pahlawan berarti mengkhianati perjuangan mahasiswa dan rakyat,” ungkapnya.
Kelompok Cipayung Plus Jatim menilai bahwa langkah pemerintah tersebut tidak hanya melukai hati para korban rezim Orde Baru, tetapi juga merusak kredibilitas negara dalam menegakkan nilai keadilan dan moralitas publik.
Baca juga: Golkar Jatim Kembali Usulkan Soeharto dapat Gelar Pahlawan Nasional
Koalisi mahasiswa itu kompak mendesak Presiden agar mencabut gelar Pahlawan Nasional Soeharto serta meminta Dewan Gelar dan Pemerintah menegakkan kriteria kepahlawanan secara objektif sesuai amanat undang-undang. Melalui sikap ini, Cipayung Plus Jatim menegaskan komitmen mahasiswa untuk tetap berdiri di garis moral bangsa dan mengawal kebenaran sejarah agar tidak dikaburkan oleh kepentingan politik.
“Negara tidak boleh menghapus sejarah kelam. Penghargaan harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kebenaran sejarah, bukan nostalgia keberhasilan pembangunan semata,” pungkasnya.
Reporter: Fatkur Rizky