jatimnow.com – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI periode 2019–2024, Bambang Soesatyo, meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak akan ragu untuk menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto.
Bamsoet, sapaan akrabnya, menyatakan bahwa dasar hukum, dukungan, dan proses politik di Sidang Paripurna MPR RI yang melibatkan seluruh fraksi dari unsur DPR RI dan DPD RI di MPR RI sama kuatnya dengan keputusan MPR RI memulihkan nama baik Soekarno dan Abdurahman Wahid.
Menurutnya, tidak ada lagi hambatan hukum, politik, maupun administratif bagi negara untuk memberikan penghormatan tertinggi kepada Soeharto.
"Setelah MPR RI periode 2019-2024 memulihkan nama baik mantan Presiden Soekarno dan Aburahman Wahid serta mencabut nama mantan Presiden Presiden Soeharto dari pasal 4 TAP MPR Nomor XI/MPR/1998, maka tidak ada lagi penghalang hukum atau politik," ujar Bamsoet melalui siaran pera, Jumat (7/11/25).
"Kini saatnya bangsa ini memberikan penghormatan yang pantas kepada almarhum Presiden Soeharto atas jasa dan pengabdian luar biasanya terhadap bangsa dan negara Indonesia," sambungnya.
Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan bahwa seluruh kriteria dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan juga telah dipenuhi oleh mantan Presiden Soeharto.
Ia menambahkan bahwa pemberian gelar pahlawan nasional bukan semata penghormatan simbolis, tetapi juga bentuk pengakuan negara atas pengabdian dan jasa besar seorang pemimpin yang membangun bangsa dengan visi jauh ke depan.
"Presiden Prabowo Subianto memiliki kesempatan bersejarah untuk meneguhkan rekonsiliasi nasional," kata Bamsoet.
Pemberian gelar ini, kata dia, bukan semata penghormatan kepada individu, tetapi juga penegasan bahwa bangsa Indonesia mampu berdamai dengan masa lalunya dan menatap masa depan dengan kebanggaan.
Bamsoet juga memaparkan berbagai capaian monumental di masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Data Bank Dunia menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata mencapai 6–7 persen per tahun sepanjang tahun 1967 hingga 1997.
Angka kemiskinan turun signifikan dari sekitar 60 persen pada 1970-an menjadi sekitar 11 persen pada 1996. Selain itu, keberhasilan sektor pertanian melalui program Bimas, Inmas, dan Revolusi Hijau berhasil membawa Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984.
"Program pembangunan nasional yang digagas Pak Harto telah membawa jutaan rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Itu fakta sejarah yang tidak bisa dihapus," urai Bamsoet.
Baca juga:
Kata Akademisi soal Gelar Pahlawan Nasional pada Soeharto
"Dengan kepemimpinan beliau, Indonesia tumbuh menjadi negara yang diperhitungkan di kawasan regional," lanjutnya.
Di bidang infrastruktur, Presiden Soeharto menjadi pelopor pembangunan besar-besaran yang menopang ekonomi hingga saat ini, termasuk Jalan Tol Jagorawi yang menjadi proyek tol pertama di Indonesia.
"Warisan infrastruktur Pak Harto adalah pondasi yang masih digunakan hingga sekarang," jelas Bamsoet.
"Beliau membangun dengan visi jangka panjang. Kita hari ini masih terus menikmati hasil kerja kerasnya," ungkapnya.
Baca juga:
Golkar Jatim Kembali Usulkan Soeharto dapat Gelar Pahlawan Nasional
Bamsoet juga menuturkan bahwa di bidang sosial dan politik, Presiden Soeharto berhasil menjaga stabilitas nasional dalam jangka panjang, yang memungkinkan Indonesia fokus membangun ekonomi dan pendidikan.
"Mantan Presiden Soeharto bukan hanya pemimpin pembangunan, tetapi juga pemersatu bangsa," pungkas Bamsoet.
Menurut Bamsoet, Soeharto telah membuktikan kepemimpinan yang membawa perubahan besar. "Sudah sepantasnya negara memberi penghormatan tertinggi dengan gelar pahlawan nasional," tandasnya.
