jatimnow.com - Hembusan angin perubahan menuju Indonesia yang adil dan makmur kini berpapasan dengan satu momentum sakral, Milad Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ke-79.
Di tahun 2026 ini, perayaan tersebut bukan sekadar seremoni potong tumpeng, melainkan alarm keras untuk merefleksikan posisi organisasi mahasiswa dalam struktur pergerakan nasional.
Baca juga: Warga Sesalkan Aksi HMI di Depan Pemkot Mojokerto Ganggu Pelayanan Publik
HMI, sang benteng ideologi Islam sejak 1947, kini berdiri bahu-membahu bersama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) sebagai pilar demokrasi modern.
Keduanya bukan relik sejarah yang berdebu. Mereka adalah entitas hidup yang dipaksa melakukan survival ideologis di tengah gempuran musuh baru yang lebih licin dari kolonialisme fisik, Serakahnomics.
Gurita Serakahnomics
Istilah ini bukan sekadar bumbu retorika. Serakahnomics adalah manifestasi dari sistem ekonomi yang disetir oleh keserakahan korporat, oligarki, dan kapitalisme liar.
Inilah neokolonialisme ekonomi yang menyamar di balik diksi "investasi asing". Lihat saja bagaimana nikel di Sulawesi atau kekayaan hutan di Papua dikeruk habis.
Ironisnya, saat pertumbuhan ekonomi kita menyentuh angka 5-6% di era Presiden Prabowo Subianto, jutaan rakyat masih terjepit kemiskinan struktural. Kekayaan hanya mengalir deras ke kantong segelintir elite.
Di sinilah HMI dan GMNI harus menemukan kembali alasan keberadaannya. HMI dengan doktrin keadilan Islamnya dan GMNI dengan marhaenisme ala Soekarno memiliki musuh yang sama.
Islam menuntut keadilan dan mengharamkan keserakahan, sementara Marhaenisme mengamanatkan ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil, bukan pemodal raksasa.
Komitmen Prabowo dan Pertaruhan Rp100 Triliun
Langkah Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan ekonomi ke tangan rakyat sebenarnya adalah cahaya di ujung terowongan.
Baca juga: Ketua HMI Kediri Laporkan Dua Akun Instagram ke Polda Jatim
Presiden secara berani mengungkap potensi kerugian negara akibat praktik ekonomi hitam yang mencapai Rp100 triliun per tahun.
Bayangkan kekuatannya. Dana tersebut sanggup memperbaiki 100 ribu sekolah setiap tahunnya. Jika dikelola dengan benar, dalam tiga setengah tahun, seluruh gedung sekolah di Indonesia akan berdiri tegak dengan fasilitas layak.
Komitmen ini terlihat dari kebijakan konkret seperti subsidi pupuk masif dan revitalisasi koperasi desa.
Namun, visi besar ini akan layu jika hanya menjadi dokumen pemerintah. Di sinilah peran krusial kaum pergerakan.
Tanpa kawalan ideologis dari kader HMI dan GMNI, kebijakan strategis seperti hilirisasi industri rawan dikooptasi oleh kepentingan vested interest yang hanya ingin mengeruk untung pribadi.
Survival di Era Digital
Tantangan tahun 2026 bukan lagi soal adu fisik di jalanan semata. Survival pergerakan modern kini berada di ranah digital, AI, dan media sosial.
Baca juga: Sederet Ketegangan dalam Kongres XXXI HMI di Surabaya hingga Terpilihnya Ketum
Kader mahasiswa dituntut mampu membangun narasi ideologis yang kuat untuk melawan propaganda kaum pemodal.
Melawan Serakahnomics berarti memperjuangkan ekonomi Pancasila secara nyata: di mana keuntungan dibagi secara adil, alam tidak diperkosa untuk kepentingan jangka pendek, dan rakyat benar-benar menjadi tuan di tanah airnya sendiri.
Pada Milad ke-79 ini, HMI dan GMNI harus membuktikan bahwa mereka belum habis. Inilah saatnya merebut kembali ekonomi untuk rakyat. Jangan biarkan Serakahnomics menjadi tuan baru yang mendikte nasib Republik.
Merdeka!
Oleh: Eko Muhammad Ridwan
Ketua Umum RII, Alumnus GMNI Surabaya 2010