jatimnow.com - Wakil Gubernur (Wagub) Jatim Emil Elestianto Dardak menemukan beras tak layak konsumsi saat sidak di Bangkalan, Madura. Diketahui beras itu merupakan bantuan sosial (bansos) yang dikeluarkan Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Di hadapan Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron, Emil meminta beras itu tidak dibagikan kepada warga. Jumlahnya sekitar 1.500 paket dengan kemasan 5 kilogram.
"Jadi tadi sudah kita saksikan sendiri bahwa kualitas beras memang tidak baik. Jadi kami menyampaikan kepada Pemkab Bangkalan, jangan didistribusikan dulu, kita akan segera clear-kan dan pastikan terlebih dulu," ujar Emil, Rabu (4/8/2021).
Atas temuan itu, Emil juga telah meminta Dinas Sosial Provinsi Jatim segera mencari pengganti beras bantuan dari Kemensos itu.
"Saya juga sudah sampaikan ke Kadinsos Provinsi Jatim, jangan sampai terlalu lama penggantinya. Dalam hitungan hari sudah harus sampai, karena masyarakat sudah menunggu," jelasnya.
"Kami pastikan bahwa mereka yang sudah terdata tetap harus menerima beras yang layak dan yang ada sekarang ini jangan didistribusikan," tegas Emil.
Baca juga:
Berantas Judi Online, Kapolres Lamongan Sidak Ponsel Anggota
Mantan Bupati Trenggalek itu menambahkan, sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah harus tetap dijaga. Dia juga berharap kepada Kemensos bisa ambil bagian dari kasus itu.
"Sebenarnya Kemensos sangat responsif untuk hal semacam ini. Jadi kita tahu bahwa ini operasi skala besar. Jadi ini kita perbaiki bersama-sama, kerja bersama. Kami yakin, kalau ini ada kaitan dengan amanat dari supplier yang tidak baik, Kemensos akan mengambil tindakan," tambahnya.
Sementara Bupati Bangkalan Abdul Latif menyebut bahwa pihaknya akan menahan sementara paket beras yang telah sampai di wilayahnya itu.
Baca juga:
Komisi A DPRD Sidak Rehab Alun-alun Jember, Ini Temuannya
Dia juga memastikan bahwa 1.500 paket beras tersebut belum ada yang terdistribusi ke masyarakat, mengingat beberapa beras terpantau kurang layak.
"Belum ada yang terdistribusi, karena sesuai dengan arahan Pak Wagub juga, agar beras ini disimpan dulu sambil menunggu pengganti yang lebih baik," tandasnya.
Tercatat ada 3.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tengah menunggu bantuan beras dari pemerintah pusat tersebut.
