Gresik - Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik terkait komitmen percepatan pembangunan infrastruktur Kali Lamong.
Itu disampaikan Emil di acara "Percepatan Pembangunan di Tengah Pandemi", Sabtu (20/11/2021).
Emil menyebutkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim juga siap mengawal anggaran dari pemerintah pusat yakni Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo agar tidak mengurangi anggaran.
Ia menjabarkan, empat daerah yang dilalui Kali Lamong untuk wilayah Gresik yang paling luas. Yakni, mencapai 64 kilometer dari total panjang Kali Lamong sekitar 103 kilometer dan mengakibatkan Gresik menjadi daerah paling terdampak.
"Semoga pemerintah pusat tidak mengurangi anggaran pembuatan tanggul dan parapet Kali Lamong. Sementara, Pemkab sudah berkomitmen terhadap pembebasan lahan," kata Emil.
Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid terus mendorong penyelesaian Kali Lamong. Dirinya juga siap mengawal anggaran agar tidak ada pengurangan.
"Agar seiringan, pemerintah daerah bisa melakukan komunikasi ke pusat ke DPR RI. Untuk memastikan dapat alokasi anggaran. Kami siap mengawal anggaran," ucap Jazilul yang hadir secara daring.
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani yang juga hadir secara daring menambahkan keseriusan pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan infrastruktur Kali Lamong sudah dilakukan dengan pembebasan lahan.
Pria yang akrab disapa Gus Yani itu menegaskan jika percepatan pembangunan infrastruktur Kali Lamong terus dilakukan. Pemkab bersama DPRD Gresik bersepakat untuk penuntasan problem yang berdampak banjir tahunan. Meski begitu untuk pembangunan parapet tanggul merupakan wewenang pemerintah pusat melalui BBWS Bengawan Solo.
"Jangan sampai pembebasan lahan dilakukan tapi tidak dibangun oleh BBWS. Ini yang kami khawatirkan. Penanganan ini butuh komitmen bersama. Langkahnya harus sama dan beriringan. Itu yang jadi upaya kita bersama," ujar Gus Yani.
Baca juga:
Pj Gubernur Jatim Adhy Optimistis Regulasi Baru jadi Solusi Atasi Mafia Tanah
Tidak mau berdiam diri, pemerintah daerah kata Yani meminta pemerintah pusat untuk mendapatkan wewenang normalisasi dengan mengeruk Kali Lamong sehingga dapat meminimalisir dampak banjir.
Ia juga mengungkapkan jika tahun 2021 ini, pengerjaan tanggul parapet telah dibangun di Desa Jono dan Tambakberas, Kecamatan Cerme sepanjang 1,3 kilometer. Pengerjaan itu menggunakan dana APBN senilai Rp 100 Miliar.
"Kita sudah dapatkan wewenang agar bisa normalisasi. Kita kolaborasi dengan Kota Surabaya juga untuk kebutuhan alat berat. Normalisasi ini setidaknya meminimalisir dampak banjir serta perbaikan tanggul," paparnya.
Ketua DPRD Gresik, M Abdul Qodir menambahkan komitmen wakil rakyat dalam penanganan Kali Lamong serius. Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pemda dan dewan sepakat mengalokasikan anggaran besar.
"Pembicaraan komitmen anggaran cukup untuk pengadaan lahan, pada 4 tahun RPJMD. Berapapun kebutuhan lahan kami siap. Rp 200 Miliar per tahun juga siap. Tapi problemnya, ketika dipercepat pembebasan lahan, tapi kami belum tahu BBWS apa bisa mengerjakan," kata Qodir.
Baca juga:
Pj Gubernur Jatim Adhy Dinobatkan jadi Tokoh Keterbukaan Informasi Publik
Banjir akibat luapan Kali Lamong, kata Qodir menjadi momok tersendiri bagi warga Gresik selatan. Setiap tahun, ribuan rumah terendam. Hektaran lahan persawahan petani juga terendam.
"Total kebutuhan lahan sekitar 282,7 hektare. Kebutuhan anggaran pembebasan lahan itu diperkirakan mencapai Rp 800 Miliar," terangnya.
Percepatan pembangunan infrastruktur Kali Lamong terus dilakukan. Pemerintah daerah bersama DPRD Gresik bersepakat untuk penuntasan problem yang berdampak banjir tahunan.
Sebagai informasi, dalam dialog ini yang digelar Komunitas Wartawan Gresik (KWG) bersama DPRD Gresik mengambil tiga tema besar yakni percepatan infrastruktur penanganan Kali Lamong, pembangunan sarana dan pra sarana pendidikan dan revitalisasi dan konektivitas jalan.
Ketua DPRD Kabupaten Gresik, Abdul Qodir
