Pixel Codejatimnow.com

BLT BBM Diharapkan Tak Seperti Pemadam Kebakaran

Editor : Sofyan Cahyono  
Pembagian BLT di Surabaya.
Pembagian BLT di Surabaya.

Surabaya – Keputusan pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar minyak (BBM) sudah tentu membawa efek bagi masyarakat. Salah satunya adalah naiknya harga kebutuhan pokok. Kehadiran Bantuan Langsung Tunai (BLT) diharapkan bisa jadi bantalan bagi masyarakat terhadap dampak penyesuaian harga BBM.

"Ini memang sangat dilematis bagi pemerintah. Begitu diputuskan BBM naik, pasti berbagai barang kebutuhan masyarakat ikut naik. Lalu bagaimana agar masyarakat memiliki daya beli? Karena itulah pemerintah memberikan BLT,” kata Pengamat Sosial Universitas Airlangga Bagong Suyanto dalam siaran pers yang diterima redaksi, Jumat (9/9/2022).

Namun yang menjadi masalah adalah bagaimana sesungguhnya kondisi masyarakat. Pemerintah perlu memiliki data yang akurat dan up to date, sehingga program bantuan yang diluncurkan bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dikatakan Bagong, pemberian BLT memang merupakan bentuk itikad baik dari pemerintah. Namun bukan berarti tanpa risiko. Di sisi lain, pemberian BLT justru bisa membuat mekanisme self help masyarakat pudar dan menimbulkan ketergantungan.

Bagong menegaskan agar program pemberian bantuan tidak hanya bersifat seperti pemadam kebakaran saja. Untuk itu, seharusnya dirancang jauh-jauh hari. Lagi-lagi ketepatan data profil sasaran penerima bantuan sangat dibutuhkan.

"Kalau memang mau memberdayakan masyarakat miskin, yang dibutuhkan adalah kesempatan kerja atau bantuan modal aset produksi. Misal ada tukang becak yang masih sewa, kalau diberi bantuan becak tentu akan lebih signifikan hasilnya,” tuturnya.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya serta Ketua Lembaga Transformasi (Letram) Moch.Mubarok Muharam turut berkomentar, ke depannya pemerintah perlu membuat aturan lebih tegas.

”Yang pasti subsidi untuk masyarakat bawah harus tetap ada. Misal yang boleh beli BBM subsidi khusus untuk pengguna sepeda motor atau mobil CC tertentu,” kata Mubarok.

Mubarok menekankan, BLT bertujuan agar masyarakat bisa survive. Namun senada seperti pernyataan Bagong, BLT hanya bersifat sesaat saja. Namun yang terpenting adalah bagaimana mendesain lapangan kerja yang dapat menyerap masyarakat banyak. Selain itu juga perbaikan penyaluran subsidi untuk beasiswa sekolah atau fasilitas kesehatan dan lain-lain.

Terpisah, pengamat ekonomi Unair Wisnu Wibowo mengatakan selain penyaluran BLT untuk menjaga daya beli masyarakat, tidak kalah penting adalah menjaga kelancaran pasokan BBM. Tidak hanya bagi konsumen di perkotaan, tapi juga mereka yang jauh dari SPBU harus dipastikan bisa mendapatkan BBM dengan mudah.

Baca juga:
TPN Ganjar-Mahfud Diwaduli Warga Lamongan Bansos Salah Sasaran

”Penyesuaian harga BBM ini dampaknya bisa berangsur-angsur berkurang, tergantung bagaimana kebijakan pemerintah yang mengikuti penyesuaian harga. Kalau kebijakannya tidak tepat, dampaknya bisa terasa sampai akhir tahun,” kata Wisnu.

Untuk BLT BBM, pemerintah menargetkan 20,65 juta KPM. Adapun penyaluran BLT BBM dilakukan melalui PT Pos Indonesia selama empat bulan. Yaitu, September hingga Desember 2022 dengan besaran Rp150 ribu per bulan.

Mekanisme penyaluran dibagi dalam dua tahap. Yakni, tahap pertama Rp300 ribu pada September dan tahap kedua Rp300 ribu pada Desember. Jadi total bantuan yang diterima setiap KPM sebesar Rp600 ribu. Totalnya BLT yang akan disalurkan sebesar Rp12,4triliun.

Di Jawa Timur, sebanyak 1,7 juta keluarga dipastikan akan menerima BLT BBM dari Pemerintah Pusat. Untuk penyalurannya akan didistribusikan langsung ke rekening KPM melalui pos. Jadi tidak melalui pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

Selain BLT BBM, bansos yang akan diberikan adalah adalah Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan alokasi anggaran Rp9,6triliun. Bantuan yang akan disalurkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja sasaran. Masing-masing menerima sebesar Rp600 ribu.

Baca juga:
667 Warga Lumajang Terima BLT DBHCHT, Pj Bupati: Semoga Dapat Kurangi Angka Kemiskinan Ekstrem

Terakhir, pemerintah daerah (pemda) diminta menyiapkan sebanyak 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU). Yaitu, DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana BagiHasil) untuk pemberian subsidi di sektor transportasi. Subsidi akan diperuntukkan bagi angkutan umum hingga nelayan serta untuk perlindungan sosial tambahan.

Sementara di Surabaya, penyaluran BLT BBM secara door to door mulai dilakukan. Salah satu penerimanya adalah Rusmini, warga Panjang Jiwo. Ia pun mengucapkan terima kasih.

"Semoga pemerintah tetap sukses sehingga dapat membantu orang-orang seperti saya ini,” ujarnya.

Rusmini menuturkan, BLT BBM yang diterima hari ini akan digunakan untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Apalagi harga sejumlah barang juga sudah mulai merangkak naik setelah penyesuaian harga BBM tempo hari.