jatimnow.com - Amburadulnya pendataan BLT BBM dari pemerintah, membuat sejumlah warga miskin di Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, gigit jari. Lantaran tak menerima bantuan tersebut, pihak pemerintah desa berinisiatif memberikan bantuan sembako.
Kepala Desa Kepatihan Erwin Pribadi menjelaskan, penyaluran bantuan sembako diperuntukkan bagi masyarakat miskin terdampak atas kenaikan harga BBM, namun tidak mendapatkan BLT BBM.
"Ada sebanyak 325 KPM warga non-DTKS yang tergolong prasejahtera mendapatkan bansos pangan. Bantuannya berupa beras, ayam, ikan, gula, minyak dan telur," ungkap Erwin, Senin (17/10/2022).
Anggaran ini diambil dari refocusing RKA PKK Desa Kepatihan sebesar Rp40 juta, yang baru bisa direalisasikan setelah diperbolehkan perubahan anggaran APBDes tahun anggaran 2022.
"Perubahan anggaran ini dilakukan pihak Desa, setelah mendapatkan desakan dari warga masyarakat yang terdampak serius atas kenaikan harga BBM. Kenaikan BBM ini juga berimbas pada kebutuhan pokok hidup lainnya," katanya.
Erwin berharap pada pemerintah agar melakukan refocusing. Sebab saat ini refocusing anggaran pemerintah sangat dibutuhkan.
Baca juga:
Pemkab Sidoarjo Salurkan Bantuan Beras untuk 700 Warga Korban Banjir
"Bukan hanya saat pandemi Covid kemarin pemerintah melakukan refocusing. Seharusnya jika ada kejadian khusus seperti kenaikan BBM, pemerintah harusnya peka terhadap gejolak sosial dengan melakukan pengalokasian anggaran khusus untuk menstabilkan daya beli masyarakat," pungkasnya.
Penyaluran bantuan sembako disambut baik oleh warga miskin Desa Kepatihan yang tak mendapat BLT BBM. Salah satunya adalah Bimantoro (53). Menurutnya, bantuan berupa bahan pangan sangat membantu dalam keberlangsungan hidup sehari-hari warga miskin.
"Sangat bersyukur atas pemberian bantuan pangan ini. Bahan pangan bisa untuk bertahan hidup beberapa hari ke depan," ungkap bapak satu anak.
Baca juga:
2.067 warga KPM di Mojokerto Terima Bantuan Cadangan Pangan Tahap Ketiga
Hal senada diungkapkan Sumarnik. Janda berusia 63 tahun itu berharap bantuan bukan dari desa saja, tapi juga dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten.
"Ya harapannya bantuan BPNT bisa diberikan secara bergantian dan penerimanya bukan itu itu saja tiap tahun," tukasnya.
