Pixel Codejatimnow.com

Penggantian Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, Pengamat: Langkah Progresif

Editor : Zaki Zubaidi  Reporter : Ni'am Kurniawan
Jumpa pers pengunduran diri Kusnadi yang dipimpin Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisilasi DPP PDIP Djarot di kantor DPD PDIP Jatim (Foto: dok. Ni'am Kurniawan/jatimnow.com)
Jumpa pers pengunduran diri Kusnadi yang dipimpin Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisilasi DPP PDIP Djarot di kantor DPD PDIP Jatim (Foto: dok. Ni'am Kurniawan/jatimnow.com)

jatimnow.com - Pengamat Politik Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, menyebut, keputusan DPP PDI Perjuangan (PDIP) menunjuk Said Abdullah sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua DPD PDIP Jawa Timur sebagai keputusan tepat dan progresif.

Hal itu, kata dia, menunjukkan PDI Perjuangan sangat serius memberi perhatian terhadap masalah hukum soal dana hibah di Jatim.

"Saya pikir ini langkah progresif. Gerak dan langkah cepat DPP PDI Perjuangan sangat tepat, sehingga partai bisa fokus memenangkan Jatim sebagai geopolitik yang wajib dimenangkan," kata Surokim, Minggu (5/2/2023).

Selain itu, keputusan tersebut juga menunjukkan bahwa DPP PDIP serius memberi warning dan edukasi politik kepada kader-kadernya agar tetap disiplin, dan tidak terlibat penyalahgunaan kekuasaan.

"Saya pikir PDIP sangat serius di saat partai-partai lain belum memberi respons memadai dalam kasus dugaan korupsi dana hibah ini. PDIP sudah selangkah lebih maju, responsif, dan progresif, dan tentu salah satu tujuannya agar tidak mengganggu citra PDIP di Jatim," lanjut dia.

Seperti diketahui, masalah dana hibah DPRD Jatim bermula dari Wakil Ketua DPRD Jatim dari Partai Golkar Sahat Tua Simanjuntak pada Desember 2022 lalu.

Baca juga:
PDIP Jatim Sampaikan 3 Masukan Jelang Penutupan Rakernas V

Kemudian KPK menggeledah sejumlah pihak, di antaranya Wakil Gubernur Jatim yang juga Ketua Demokrat Jatim Emil Dardak, Ketua DPRD Jatim dari PDIP Kusnadi, Wakil Ketua DPRD dari Partai Demokrat Anang Iskandar, Ketua Komisi D DPRD Jatim yang juga Bendahara Demokrat Jatim Agung Mulyono, dan Wakil Ketua DPRD dari PKB Anik Maslachah.

KPK juga memerika Sekretaris Partai Demokrat Jatim Reno Zulkarnain, namun Rena tak memenuhi panggilan KPK karena alasan umrah.

Dalam hal ini, Surokim mengacungi jempol PDIP atas progresivitasnya, mengingat partai lain belum memberikan keputusan terkait para kadernya yang digeledah dan diperiksa KPK.

Baca juga:
Instruksi Megawati di Rakernas, PDIP Jatim Perkuat Konsolidasi Internal

Adapun penunjukan Said Abdullah sebagai Plt Ketua DPD PDIP Jawa Timur, dan Budi Sulistyono alias Kanang sebagai Plh ketua, menurut Surokim, menunjukkan betapa pentingnya geopolitik Jatim bagi PDIP.

Artinya, kata dia, PDIP ingin mempertahankan capaiannya di Jatim sehingga dipilihkan tokoh Jatim yang sudah menasional.

Said Abdullah dikenal sebagai politisi dari Madura yang kini dipercaya sebagai ketua Badan Anggaran DPR. Adapun Kanang adalah wakil ketua DPD PDIP Jatim yang sebelumnya telah tuntas menjalankankan penugasan sebagai bupati Ngawi selama dua periode.