Pixel Codejatimnow.com

Ipuk Tegaskan Warga Banyuwangi Wajib Sekolah, Tak Ada Alasan!

Editor : Redaksi  
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berkomunikasi dengan salah satu warganya yang putus sekolah dengan alasan tidak ada biaya. (foto: Humas Pemkab Banyuwangi for jatimnow.com)
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berkomunikasi dengan salah satu warganya yang putus sekolah dengan alasan tidak ada biaya. (foto: Humas Pemkab Banyuwangi for jatimnow.com)

jatimnow.com - Pengentasan anak putus sekolah menjadi salah satu fokus Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. Kali ini bupati perempuan itu mendatangi anak yang rentan maupun putus sekolah, untuk kembali mengenyam pendidikan formal.

Salah satunya dengan mendatangi rumah keluarga di Dusun Cangaan, Desa Genteng Wetan. Di rumah berukuran sekitar 3x6 meter itu, tinggal anak yang putus sekolah, yakni MA. Remaja berusia 16 tahun itu putus sekolah saat kelas 7 SMP.

Dia tinggal bersama paman dan bibinya di rumah berdinding triplek. Sementara kedua orang tua kandungnya telah bercerai, dan telah memiliki kehidupan masing-masing. Di rumah tersebut selain paman dan bibi, juga terdapat dua adik sepupu MA.

Ipuk datang bersama Camat Genteng, Satrio; Kepala Desa Genteng Wetan, M Syukri; dan Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Banyuwangi, Alfian.

"Kenapa tidak sekolah? Sekolahnya kan gratis. Ayo cerita kalau ada masalah, biar bisa dibantu," kata Ipuk pada orang tua dan anak-anak tersebut pada Jumat malam (31/3/2023).

"Karena biaya Bu. Sekolahnya juga jauh, saya mau sekolah lagi," kata MA pada Ipuk.

MA memiliki adik kandung, SA (11) dan tinggal bersama neneknya yang tak jauh dari rumah itu. SA yang kelas 5 SD ini juga putus sekolah sejak 6 bulan lalu.

Mendengar cerita itu, Ipuk meminta kepada camat, kepala desa, dan Dinas Pendidikan, untuk melakukan pendampingan dan memastikan mereka kembali sekolah. Untuk MA akan dimasukkan ke Pelatihan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar cepat lulus dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

"Kita juga beri sepeda untuk berangkat sekolah. Dikasih juga bantuan uang saku," kata Ipuk.

Ipuk juga meminta keluarga tersebut mendapat bantuan dari program Program Keluarga Harapan (PKH) dan program bantuan peningkatan ekonomi lainnya.

Sebelumnya, Ipuk juga mendatangi siswa SMP yang rentan putus sekolah, GRP, di Desa Genteng Kulon. Dia hanya tinggal bersama ibunya di rumah kontrakan. Tiap hari ibunya sibuk bekerja, sebagai pembuat kue.

Baca juga:
Mampu Daur Ulang Sampah 84 Ton/Hari, TPST 3R di Banyuwangi Mulai Beroperasi  

Sudah sekitar tiga bulan lebih GRP jarang sekolah. Saat ditanya anak tersebut menjawab enteng, ngantuk dan malas.

"Ibumu sudah bekerja keras membanting tulang untuk kebutuhan kamu. Masak kamu tidak kasihan sama ibumu. Sekolahnya juga dekat dari rumah," kata Ipuk, yang membuat ibunda GRP meneteskan air mata.

Ipuk lantas meminta kepada kepala sekolah dan guru untuk lebih proaktif. Pantau juga alasannya kenapa tidak masuk sekolah.

Ipuk mengatakan tidak selalu masalah biaya sekolah yang membuat anak putus sekolah. Terkadang faktor keluarga dan lingkungan juga mempengaruhi anak menjadi rentan bahkan putus sekolah.

"Ya seperti GRP yang karena lebih ke faktor lingkungan. Padahal dia belajar di sekolah favorit. Sekolah gratis. Di Banyuwangi juga banyak program untuk pendidikan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sekolah," jelas Ipuk.

Pemkab Banyuwangi menggelontor anggaran pendidikan cukup besar. Antara lain program-program bantuan pendidikan serta Garda Ampuh (Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah).

Baca juga:
1200 Penari Meriahkan Festival Gandrung Sewu di Banyuwangi, Sandiaga Uno Sebut Sebagai Ikon Seni Nasional

Beasiswa dan beragam bantuan pendidikan juga terus dikucurkan, mulai dari beasiswa kuliah, uang saku dan bantuan transportasi tiap hari untuk pelajar, hingga bantuan biaya hidup untuk pelajar rentan putus sekolah.

Untuk program uang saku, di mana pelajar SD mendapatkan Rp10.000 per hari, SMP Rp15.000 per hari, dan SMA Rp20.000 per hari.

Demikian pula bantuan uang transportasi, para pelajar SD mendapatkan Rp10.000 per hari, SMP Rp15.000 per hari, dan SMA Rp20.000 per hari.

“Untuk 2023, pemkab menganggarkan hibah pendidikan sebesar Rp. 13 miliar lebih,” tegas Ipuk.

Adapun rincian penggunaannya antara lain, untuk beasiswa insidental sebesar Rp. 972 juta; beasiswa bidik misi Rp. 4,43 miliar; Garda Ampuh Rp. 2,34 miliar; Biaya Hidup Rp. 2,016 miliar; uang saku Rp. 2,38 miliar; serta uang transport Rp. 771 juta. (*)