jatimnow.com - Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) belum memutuskan siapa calon presiden (capres) yang akan diusung dalam rencana koalisi besar pada Pilpres 2024.
Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan, rencana koalisi besar itu akan dinamai dengan Koalisi Kebangsaan. Terdiri dari KIB (Golkar, PAN, PPP) dan Koalisi Infonesia Raya (KIR) terdiri dari Gerindra, PKB serta PDI Perjuangan (PDIP).
"KIB Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar, PAN, PPP sedang berusaha lagi pembicaraan agar bisa membuat Koalisi Kebangsaan, koalisi yang komitmen kebangsaan dengan Gerindra, PKB, tentu juga dengan PDI Perjuangan," ujar Zulhas di Kantor DPW PAN Jatim, Jalan Darmokali Nomor 5C, Surabaya, Jumat (7/4/2023) petang.
Zulhas mengungkapkan bahwa besok dirinya akan bertemu dengan Ketua Umum (Ketum) Gerindra Prabowo Subianto. Namun dia tidak menyampaikan materi pertemuan tersebut.
"Ya nanti ketemu dulu, koalisi jadi, baru nanti ditunjuk siapa capresnya, siapa wapresnya gitu lo," ungkap Zulhas.
Diketahui, masuknya PDIP dalam Koalisi Kebangsaan juga bukan cuma-cuma. Partai berlambang banteng moncong putih itu menawarkan diri sebagai calon presiden.
Baca juga:
PDIP Jatim Tak Punya Target Koalisi di Pilkada 2024
"Ya kan ngomong dulu," ucap Zulhas.
Sementara Ketua PAN Jatim, Riski Sadig menyebut, di Jawa Timur kondisi partainya cukup kokoh. Ia optimis dalam Pileg 2024, PAN memiliki 11 kursi di DPR.
Riski mengaku, hingga hari ini simpul-simpul relawan PAN makin bertambah, baik dari kalangan Nahdliyin hingga tokoh-tokoh millenial seperti Tomliwafa.
Baca juga:
Soal Wacana Berkoalisi dengan PKS dan Demokrat, PKB Jatim Nunggu Komando DPP
"Respon masyarakat dan para kiai dan petinggi, termasuk keluarga besar Muhammadiyah juga mendukung, dan ini salah satu modal di DPW PAN Jatim untuk memberikan slot seluas-luasnya kepada organisasi perwakilan manapun untuk mengisi slot yang ada," papar Riski.
Bahkan riski percaya diri, kondisi PAN saat ini lebih baik dari partai-partai ditingkat regional lainnya.
"Alhamdulillah sampai hari ini cukup menjadi barometer, cukup menjadi standart pengelolaan partai di tingkat nasional dengan DPW yang lain, semoga ini ada korelasinya," pungkasnya.
